Jumat 19 Aug 2022 13:48 WIB

PBB Kritik Israel Tutup Tujuh Organisasi HAM Palestina

Badan HAM mendesak Israel membiarkan organisasi itu kembali beroperasi.

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Friska Yolandha
Shawan Jabarin, direktur kelompok hak asasi manusia al-Haq, berjalan di kantor organisasi di kota Ramallah, Tepi Barat, 23 Oktober 2021. Israel menggerebek kantor beberapa kelompok advokasi Palestina yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai organisasi teroris, termasuk al-Haq, menyegel pintu masuk dan meninggalkan pemberitahuan yang menyatakan mereka ditutup, kata kelompok itu Kamis, 18 Agustus 2022. Israel telah mengklaim beberapa dari kelompok ini memiliki hubungan dengan Front Populer untuk Pembebasan Palestina, sekuler, kiri- gerakan sayap dengan partai politik serta sayap bersenjata yang telah melakukan serangan mematikan terhadap Israel. Kelompok tersebut menyangkal klaim Israel.
Foto:

Bulan lalu sembilan negara anggota Uni Eropa mengumumkan bahwa mereka akan mempertahankan kerja sama dengan enam organisasi HAM Palestina yang dicap “teroris” oleh Israel. Mereka menilai, tak ada bukti yang mendukung sangkaan Israel terhadap organisasi-organisasi tersebut.

Negara Eropa yang menolak tuduhan Israel terhadap enam organisasi HAM Palestina adalah Belgia, Denmark, Prancis, Jerman, Irlandia, Italia, Belanda, Spanyol, dan Swedia. “Tidak ada informasi substansial yang diterima dari Israel yang akan membenarkan peninjauan kebijakan kami terhadap enam lembaga swadaya masyarakat (LSM) Palestina berdasarkan keputusan Israel untuk menunjuk LSM-LSM ini sebagai ‘organisasi teroris’ pada Oktober 2021,” kata kementerian luar negeri sembilan negara tersebut dalam sebuah pernyataan bersama, 12 Juli lalu, dikutip Al Arabiya.

Sembilan negara Eropa tersebut mengungkapkan, jika memang ada bukti yang menunjukkan bahwa enam organisasi Palestina terkait terlibat aktivitas “teror”, mereka akan menyesuaikan sikap dan pendekatan. “Dengan tidak adanya bukti seperti itu, kami akan melanjutkan kerja sama serta dukungan kuat kami untuk masyarakat sipil di wilayah Palestina yang diduduki,” kata mereka.

Mereka menilai, masyarakat sipil yang bebas dan kuat sangat diperlukan untuk mempromosikan nilai-nilai demokrasi serta solusi dua negara bagi Israel-Palestina. Pada Oktober tahun lalu, Kementerian Kehakiman Israel telah melarang kegiatan enam organisasi HAM Palestina, yakni Addameer Prisoner Support and Human Rights, Al-Haq, the Bisan Center for Research and Development, Defense for Children Palestine, Union of Agricultural Work Committees, dan the Union of Palestinian Women’s Committees.

 

Mereka dicap sebagai kelompok teror karena dituding memiliki hubungan dengan PFLP, faksi garis keras yang tidak mengakui negara Israel. PFLP terdaftar sebagai organisasi teroris di bawah hukum Amerika Serikat dan Uni Eropa.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement