REPUBLIKA.CO.ID, PUTRAJAYA -- Waktu pelaksanaan pemilihan umum Malaysia ke-15 (GE15) masih penuh dengan tanda tanya besar. Hal ini juga menjadi topik yang paling hangat dan menjadi perbincangan utama diskusi di semua segmen masyarakat di negara itu.
Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakon belum memberikan kepastian apakah Pemilu akan dilangsungkan tahun ini atau tahun depan. Namun, Ismail Sabri mengatakan itu membutuhkan pertimbangan yang lebih rinci dan penuh kehati-hatian sebelum keputusan untuk membubarkan Parlemen dapat dibuat.
Dalam sebuah wawancara yang menandai ulang tahun pertamanya memimpin pemerintah sejak 21 Agustus tahun lalu, dia mengatakan prioritas pemerintah sekarang adalah menyelesaikan banyak masalah yang mengganggu rakyat dan negara, dengan yang terbaru terkait dengan skandal kapal tempur pesisir serta perlambatan ekonomi global yang diproyeksikan tahun depan.
Ismail Sabri (62), mengatakan pemilu akan dapat digelar setelah negaranya menyelesaikan dua faktor. Pertama isu-isu yang terjadi saat ini dan kedua ketidakpastian ekonomi, dua hal itu menjadi yang pertama harus ditangani dan distabilkan.
"Kami prihatin dengan proyeksi ketidakpastian ekonomi tahun depan, tetapi semakin lama kami menunggu, semakin sulit situasinya, jadi mungkin kami bisa memilikinya (GE15) tahun ini.
"Tetapi jika kita mengatakan tahun ini, ada terlalu banyak masalah yang sedang berlangsung yang perlu diselesaikan. Itu sebabnya ini adalah keputusan yang cukup sulit untuk dibuat," ujarnya dilansir dari Chennel News Asia, Ahad (21/8/2022).
Ismail Sabri mengambil alih kantor perdana menteri setelah pengunduran diri Muhyiddin Yassin pada 16 Agustus 2021, setelah yang terakhir gagal memimpin dukungan mayoritas dari anggota parlemen.
Dibombardir dengan pertanyaan seputar politik dan GE15 selama wawancara 45 menit dengan media lokal, Ismail Sabri setuju bahwa mandat harus dikembalikan kepada rakyat untuk memilih pemerintahan baru.
"Ya, rakyat harus diberi kesempatan untuk memilih pemerintahan baru karena telah berubah tiga kali (dalam masa jabatan parlemen ini). Beberapa dari mereka mengakuinya, beberapa tidak, jadi lebih baik mengembalikan mandat kepada rakyat. Namun, kami memiliki begitu banyak masalah yang perlu diselesaikan dalam hal ekonomi, pendapatan, dan pekerjaan," jelasnya.
"Meskipun, sejak Januari hingga sekarang, kami telah menyediakan 400 ribu pekerjaan kepada orang-orang, upah minimum RM1.500 masih diperdebatkan dan mungkin perlu dinaikkan karena kuartal-kuartal tertentu mengatakan itu tidak memadai. Ini adalah salah satu dari banyak masalah yang perlu kita atasi," katanya.
Mandat lima tahun pemerintah saat ini akan berakhir pada Juli 2023, dan GE15 harus diadakan dalam waktu 60 hari sejak pembubaran parlemen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika