REPUBLIKA.CO.ID, BUENOS AIRES -- Jaksa federal Argentina meminta hukuman 12 tahun penjara untuk mantan presiden dan wakil presiden saat ini Cristina Fernandez de Kirchner atas dakwaan korupsi yang berkaitan dengan pekerjaan publik. Jaksa Diego Luciani menuduh Fernandez de Kirchner mencurangi negara.
Fernandez de Kirchner juga diduga terlibat dalam skema untuk mengalihkan anggaran masyarakat selama masa jabatan presiden dua periode dari tahun 2007 sampai 2015. Fernandez de Kirchner masih berpengaruh di partai Peronis yang berhaluan kiri.
Media setempat melaporkan vonis akan diketahui dalam beberapa bulan. Fernandez de Kirchner dapat mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi, yang akan memakan waktu bertahun-tahun sampai keputusan akhir.
"Ini mungkin merupakan manuver korupsi terbesar yang pernah diketahui negara ini," kata Luciani dalam pembacaan permintaan hukuman, Ahad (22/8/2022).
Di Twitter, Fernandez de Kirchner yang bersaksi di pengadilan pada tahun 2019 lalu mengatakan ia menghadapi "skuad tembak yudisial-media" dan "bukan pengadilan konstitusional."
Mantan presiden itu menambahkan ia tidak diberi kesempatan untuk memberikan kesaksian pada elemen baru dalam kasus ini. Ia akan menyajikannya sebagai bentuk pembelaan di media sosial pada Selasa (23/8/2022).
Presiden Argentina Alberto Fernandez mengecam keputusan itu di Twitter. Dalam pernyataannya ia menggambarkan permintaan jaksa itu sebagai penganiayaan yudisial terhadap mantan presiden.
"Tidak ada satu pun tindakan mantan presiden yang telah terbukti," katanya.
Jaksa juga meminta agar Fernandez de Kirchner dilarang menduduki jabatan publik selamanya. Investigasi mencari tahu apakah ia dan pejabat lain di pemerintahannya memilih perusahaan-perusahaan pengusaha Lazaro Baez untuk memenangkan lelang puluhan proyek pemerintah di wilayah selatan Patagonia, yang banyak diantaranya terlalu mahal atau tidak selesai.
Banyak ahli yang menduga itu merupakan skema pengalihan dana di mana uangnya akan ke tangan keluarga Kirchner melalui perusahaan-perusahaan mereka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika