REPUBLIKA.CO.ID, SYDNEY -- Pemerintah Partai Buruh Australia mengatakan akan menggelar penyelidikan menyeluruh pada skema pemulihan utang otomatis yang diterapkan pemerintah sebelumnya. Skema itu salah menghitung ribuan penerima bantuan pemerintah yang dianggap memiliki utang pada pemerintah.
Pemerintah koalisi konservatif menerapkan program Robodebt dari Juli 2015 sampai November 2019. Program ini diterapkan untuk memastikan penerima bantuan tidak melaporkan pendapatan mereka lebih rendah dari sebenarnya dan tidak mendapatkan terlalu banyak bantuan.
Pemerintah saat itu menggunakan algoritma komputer untuk mendapatkan uangnya. Tapi tanpa pengawasan manusia.
"Kami tahu hampir 400 ribu warga Australia yang menjadi korban pada sistem kejam ini, tragedi manusia dengan konsekuensi yang sangat nyata bagi para korban," kata Perdana Menteri Anthony Albanese dalam konferensi pers yang disiarkan televis Kamis (25/8/2022).
Penyelidikan tertinggi di Australia, Royal Commission akan memeriksa persyaratan, siapa yang bertanggung jawab, kerugian finansial pemerintah dan mencari langkah untuk mencegah peristiwa serupa terulang lagi. Laporan akhirnya akan disampaikan pada 18 April 2023.
Mantan kepala kehakiman Mahkamah Agung Negara Bagian Queensland, Catherine Holmes ditunjuk sebagai komisioner. Ia akan memiliki wewenang untuk memanggil saksi dan merekomendasikan dakwaan pidana.
"Robodebt merupakan bab memalukan dalam sejarah pemerintahan publik di negara ini, ini merupakan kegagalan masif kebijakan dan hukum," kata Menteri Layanan Pemerintah Bill Shorten.
Shorten mengatakan program ini telah "mengambil dengan tidak sah" sekitar 1,76 miliar dolar Australia atau 1,2 miliar dolar AS dari 433 ribu warga Australia. Tahun lalu pengadilan federal menyetujui uang penyelesaian senilai 1,8 miliar dolar Australia setelah pemerintah konservatif setuju menyelesaikan gugatan class action yang diajukan para korban pada 2020 lalu.
Perdana Menteri saat itu Scott Morrison meminta maaf di parlemen atas ketidaknyamanan tersebut. Tapi ia tidak mengakui adanya penyimpangan hukum. Partai Buruh yang berkuasa sejak bulan Mei lalu berjanji untuk menyelidiki skema tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika