Kamis 25 Aug 2022 12:00 WIB

Taiwan Usul Kenaikan Anggaran Pertahanan 12,9 Persen

Penambahan anggaran muncul di tengah ketegangan Taiwan dengan China.

Rep: Fergi Nadira/ Red: Friska Yolandha
 Tentara Taiwan menembakkan artileri selama latihan tembakan langsung di Pingtung, Taiwan, 09 Agustus 2022. Taiwan mengusulkan peningkatan 12,9 persen anggaran pertahanannya untuk 2023, Kamis (25/8/2022).
Foto: EPA-EFE/RITCHIE B. TONGO
Tentara Taiwan menembakkan artileri selama latihan tembakan langsung di Pingtung, Taiwan, 09 Agustus 2022. Taiwan mengusulkan peningkatan 12,9 persen anggaran pertahanannya untuk 2023, Kamis (25/8/2022).

REPUBLIKA.CO.ID, TAIPEI -- Taiwan mengusulkan peningkatan 12,9 persen anggaran pertahanannya untuk 2023, Kamis (25/8/2022). Anggaran yang naik diusulkan menjadi 415,1 dolar Taiwan atau 13,72 miliar dolar AS.

Selain anggaran yang diusulkan tersebut, Kabinet Presiden Taiwan Tsai Ing-wen mengusulkan tambahan 108,3 miliar dolar Taiwan pengeluaran untuk jet tempur dan peralatan lainnya. Proposal ini merupakan rekor tertinggi dan harus disetujui oleh parlemen terlebih dulu. Ini menandai pertumbuhan belanja pertahanan enam tahun berturut-turut di pulau itu sejak 2017.

Baca Juga

Tahun lalu Taiwan mengumumkan anggaran pertahanan tambahan sebesar 8,69 miliar dolar AS pada 2026, yang melebihi pengeluaran militer tahunannya. Dana itu sebagian besar untuk senjata angkatan laut, termasuk rudal dan kapal perang. Tsai telah menjadikan modernisasi angkatan bersenjatanya sebagai prioritas.

Proposal baru Taiwan muncul di tengah ketegangan dengan China yang telah meningkatkan aktivitas militer di dekat pulau yang diperintah secara demokratis itu. China melakukan latihan militer terbesarnya di sekitar pulau setelah kunjungan Ketua House of Representative Amerika Serikat (AS) Nancy Pelosi belum lama ini.

China bersikeras mengeklaim Taiwan sebagai wilayahnya meski ada keberatan keras dari pemerintah di Taipei. Namun China tidak mengesampingkan penggunaan kekuatan untuk membawa pulau itu di bawah kendalinya. Taipei mengatakan bahwa Republik Rakyat China tidak pernah memerintah pulau itu dan hanya rakyat Taiwan yang dapat memutuskan masa depan mereka.

 

sumber : Reuters
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement