Selasa 30 Aug 2022 00:15 WIB

Jepang Bertekad Perbaiki Ketidakadilan Historis terhadap Afrika

Afrika tidak terwakili melalui keanggotaan tetap di Dewan Keamanan PBB

Rep: Dwina Agustin/ Red: Esthi Maharani
Dewan Keamanan PBB
Foto: AP/John Minchillo
Dewan Keamanan PBB

REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Perdana Menteri Fumio Kishida menghadiri acara Konferensi Internasional Tokyo tentang Pembangunan Afrika di Tunis, Tunisia, pada Ahad (28/8/2022). Dalam kesempatan itu, dia mengatakan, Jepang akan mendorong posisi Afrika di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan menggunakan tempatnya di Dewan Keamanan (DK).

"Jepang menegaskan kembali tekadnya untuk memperbaiki ketidakadilan historis terhadap Afrika karena tidak terwakili melalui keanggotaan tetap di DK,” ujar Kishida dikutip dari Aljazirah.

"Agar PBB bekerja secara efektif untuk perdamaian dan stabilitas, ada kebutuhan mendesak untuk memperkuat PBB secara keseluruhan melalui reformasi DK," katanya.

Jepang adalah salah satu dari lima negara yang terpilih untuk memegang kursi tidak tetap di DK PBB untuk 2023-2024 pada Juni. DK PBB terdiri dari 15 anggota, lima di antaranya anggota permanen dan memiliki hak veto, yaitu Amerika Serikat, Rusia, China, Prancis, dan Inggris. Sedangkan 10 posisi lainnya diisi oleh negara untuk tugas dua tahun, lima di antaranya diumumkan setiap tahun.

Berbicara langsung di video dari Tokyo setelah dites positif Covid-19 beberapa hari sebelumnya, Kishida mengulangi janji yang diumumkan sehari sebelumnya. Jepang akan menginvestasikan sekitar 30 miliar dolar AS di Afrika selama tiga tahun ke depan, menjanjikan jumlah yang lebih kecil untuk ketahanan pangan berkoordinasi dengan Bank Pembangunan Afrika.

Kishida juga mengumumkan, Jepang akan menunjuk seorang utusan khusus ke Tanduk Afrika. Jepang juga akan menggelontorkan 8,3 juta dolar AS ke daerah tiga perbatasan Liptako-Gourma yang bermasalah tetapi kaya emas antara Mali, Niger, dan Burkina Faso. Wilayah ini telah dirusak oleh serangan dari kelompok-kelompok bersenjata dalam beberapa tahun terakhir.

Bantuan itu akan bertujuan untuk mengembangkan kerja sama yang baik antara penduduk dan otoritas lokal. Kishinda berharap, bantuan akan membantu meningkatkan layanan administrasi bagi lima juta penduduk di daerah itu.

Pemimpin Jepang juga menjanjikan bantuan untuk melatih petugas polisi dan mendukung pemilihan umum yang adil dan transparan di seluruh benua. Dia menjanjikan dukungan Jepang untuk supremasi hukum di Afrika.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement