REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Dana Moneter Internasional (IMF) pada Selasa (30/8/2022) memprediksi pertumbuhan ekonomi Palestina akan turun menjadi 4 persen pada 2022. IMF mengatakan, perekonomian Palestina akan menghadapi tantangan besar karena gejolak politik dan inflasi.
Delegasi IMF telah melakukan kunjungan ke wilayah Palestina selama 12 hari. Pertumbuhan ekonomi lokal Palestina pada 2021 sebesar 7,1 persen. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada 2022 turun menjadi 4 persen. Perkiraan menurunnya pertumbuhan ekonomi ini didorong oleh konsumsi dan investasi yang lebih rendah. Selain itu, pendapatan riil juga rendah karena kenaikan harga, berlanjutnya kelemahan fiskal dan meningkatnya ketidakpastian terkait dengan invasi Rusia ke Ukraina.
Menurut IMF, ekonomi Palestina menghadapi tantangan besar. Dalam jangka menengah, prospeknya dipengaruhi oleh keadaan keuangan publik, gejolak politik, serta keamanan dan sosial yang signifikan. Termasuk kenaikan tingkat inflasi, serta pembatasan pergerakan dan pendapatan. Menurut IMF, sebagian besar tantangan keuangan publik yang dihadapi bersifat struktural.
"Tantangan fiskal sebagian besar bersifat struktural, Otoritas Palestina menghadapi tagihan upah sektor publik yang tinggi dan menghabiskan sebagian besar anggarannya di Gaza dan Yerusalem Timur, tetapi hampir tidak ada pendapatan di daerah-daerah ini atau di daerah Tepi Barat yang di bawah kendali Israel atau dikenal sebagai Area C," ujar pernyataan IMF, dilansir Middle East Monitor, Rabu (31/8/2022).
Selain itu, IMF mencatat bahwa Palestina harus membuat reformasi ambisius selama beberapa tahun. IMF juga menyerukan kerja sama yang erat antara Otoritas Palestina, pemerintah Israel, dan donor.
"Otoritas Palestina perlu menerapkan reformasi pengeluaran yang berpusat pada tagihan upah, pinjaman bersih, dan reformasi sektor kesehatan, termasuk memperluas basis pajaknya, dan melakukan reformasi struktural untuk meningkatkan lingkungan bisnis," kata IMF.
IMF mengatakan, Israel dan Otoritas Palestina perlu menyelesaikan masalah fiskal untuk meningkatkan pendapatan Palestina. Israel juga harus memberikan keleluasaan kepada Palestina terkait pergerakan barang dan orang, termasuk investasi untuk melepaskan potensi pertumbuhan ekonomi.
Meskipun dalam lingkungan yang sulit, pihak berwenang Palestina telah menahan defisit fiskal. Defisit fiskal Palestina menurun menjadi 5,2 persen dari PDB pada 2021 dan 0,4 persen dari PDB pada paruh pertama 2022. IMF memperkirakan defisit akan meningkat di tahun-tahun mendatang, terutama paruh kedua tahun ini yaitu mencapai 3,5 persen dari PDB pada akhir 2022.
Ikuti Whatsapp Channel Republika