REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- China dengan tegas menentang penilaian di Xinjiang oleh Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (HAM). Juru Bicara Misi China untuk PBB Liu Yuyin mencatat bahwa perilisan laporan itu mencoreng dan memfitnah serta mencampuri urusan dalam negeri China.

"Penilaian tersebut didasarkan pada praduga bersalah dan bergantung pada disinformasi dan kebohongan yang dibuat oleh pasukan anti-China sebagai sumber utamanya," ujar Liu seperti dikutip laman CGTN, Kamis (1/9/2022).

Sementara itu duta besar China untuk PBB di New York, Zhang Jun, mengatakan Beijing telah berulang kali menyuarakan penentangan terhadap tuduhan kejahatan kemanusiaan di Xinjiang. Dia mengatakan kepala hak asasi manusia PBB seharusnya tidak ikut campur dalam urusan internal China.

"Kita semua tahu, dengan sangat baik, bahwa apa yang disebut masalah Xinjiang adalah kebohongan yang sepenuhnya dibuat-buat dari motivasi politik dan tujuannya jelas adalah untuk merusak stabilitas China dan untuk menghalangi pembangunan China," kata Zhang kepada wartawan pada hari Rabu.

"Kami tidak berpikir itu akan menghasilkan kebaikan bagi siapa pun, itu hanya merusak kerja sama antara PBB dan negara anggota," ujarnya menambahkan.

Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet mengatakan kejahatan kemanusiaan mungkin terjadi pada minoritas Uighur dan Muslim lainnya di Xinjiang oleh penahanan sewenang-wenang dan diskriminatif China. Ia merilis laporan tersebut hanya beberapa menit sebelum masa jabatan empat tahunnya berakhir pada Rabu (31/8/2022) waktu setempat.

Laporan setebal 48 halaman berisi bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang serius telah dilakukan di Xinjiang dalam konteks penerapan strategi kontra-terorisme dan kontra-'ekstremisme' oleh pemerintah.

"Tingkat penahanan sewenang-wenang dan diskriminatif terhadap anggota Uyghur dan kelompok mayoritas Muslim lainnya dapat merupakan kejahatan internasional, khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan," kata kantor PBB.

Dilxat Raxit dari Kongres Uyghur Dunia, sebuah kelompok yang berbasis di luar negeri, mengatakan laporan itu mengkonfirmasi bukti kuat kekejaman terhadap Uighur. Namun ia berharap laporan itu seharusnya lebih jauh lagi. "Saya menyesal bahwa Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB tidak menggolongkan kekejaman ekstrem di China ini sebagai genosida," katanya kepada Reuters melalui email.

Namun, Human Rights Watch menggambarkan laporan Bachelet sebagai terobosan. "Korban dan keluarga mereka yang telah lama difitnah oleh pemerintah China akhirnya melihat penganiayaan mereka diakui, dan sekarang dapat meminta PBB dan negara-negara anggotanya untuk mengambil tindakan untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab," kata John Fisher, wakil direktur advokasi globalnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika