REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Penasihat keamanan nasional Korea Selatan Kim Sung-han mengatakan, dia dan rekan-rekannya dari Amerika Serikat (AS) dan Jepang telah sepakat tidak akan ada tanggapan lunak jika Korea Utara melakukan uji coba nuklir. Pyongyang akan mendapatkan tindakan keras jika kembali melakukan uji coba nuklir.

"Jika Korea Utara melakukan uji coba nuklir ketujuh, tiga negara kami, bersama dengan komunitas internasional, akan memaksimalkan kerja sama sehingga (Korea Utara) menyadari bahwa itu adalah pilihan yang jelas salah," kata Kim.

Menurut laporan Yonhap, Kim telah menyelesaikan pembicaraan trilateral dengan Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan dan Penasihat Keamanan Nasional Jepang Akiba Takeo di Hawaii. "Kami telah sepakat bahwa tidak boleh ada pemikiran atau tanggapan yang berpuas diri bahwa Korea Utara telah melakukan uji coba nuklir lain selain enam uji coba yang dilakukannya," ujarnya merujuk pada upaya uji coba nuklir terakhir pada 2017.

Korea Utara telah melakukan uji coba rudal dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya tahun ini. Pada pertengahan Agustus, Pyongyang menembakkan dua rudal jelajah dari pantai baratnya setelah Seoul dan Washington melanjutkan latihan lapangan terbesar dalam beberapa tahun. Pyongyang telah lama mengecam latihan itu sebagai latihan untuk perang.

Menteri Luar Negeri Korea Selatan Park Jin mengatakan bulan lalu, Korea Utara kemungkinan akan menghadapi sanksi yang lebih keras yang ditujukan untuk membatasi kemampuan serangan sibernya, jika negara itu melanjutkan uji coba nuklir lainnya. Pyongyang saat ini sudah berada di bawah berbagai sanksi PBB karena program nuklir dan misilnya dan Dewan Keamanan PBB.

AS dan Korea Selatan mengatakan, Korea Utara telah memobilisasi ribuan peretas untuk mencuri dana termasuk mata uang kripto untuk membiayai senjatanya. Kementerian Luar Negeri Korea Utara telah membantah tuduhan itu dan mengatakan program senjatanya adalah untuk pertahanannya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika