REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengatakan panel pemerintah Jepang yang ditugaskan mengatasi kenaikan harga dan masalah upah sudah menggelar pada Jumat (2/9) lalu. Ia mengatakan panel mempertimbangkan kebijakan tambahan.
Pada wartawan di Prefektur Niigata, Jepang, Ahad (4/9/2022) Kishida mengatakan pemerintah harus mempertimbangkan meninjau dan menaikkan subsidi revitalisasi regional sehingga dananya dapat digunakan untuk merespon kenaikan harga dengan efektif.
"Saya ingin mengumpulkan kebijakan-kebijakan tambah dan mengimplementasikannya tanpa ragu," kata Kishida.
Ia menambahkan ia menyadari pentingnya menawarkan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal.
Kishida menetapkan dampak kenaikan energi, makanan dan bahan baku pada bisnis dan konsumen sebagai prioritasnya. Bulan lalu perdana menteri itu sudah menginstruksikan pemerintah untuk merancang kebijakan baru.