REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Lebih dari 300 pembuat film menandatangani petisi untuk menolak bekerja sama dengan yayasan asal Israel, Shomron Film Fund. Mereka mengecam yayasan tersebut sebagai bagian dari mekanisme apartheid.
Shomron adalah kata Ibrani untuk Samaria, yang merupakan nama Alkitab dari wilayah pendudukan Tepi Barat. Shomron Film Fund didirikan oleh mantan Menteri Kebudayaan Miri Regev yang kontroversial. Yayasan tersebut mendistribusikan dana hibah secara eksklusif kepada orang-orang Yahudi di pemukiman ilegal di wilayah pendudukan Tepi Barat. Para pembuat film menilai, tindakan ini sebagai salah satu contoh kebijakan rasis Israel terhadap warga Palestina.
Para penandatangan petisi berjanji bahwa mereka tidak akan mencari dana atau bekerja sama dengan Shomron Film Fund. Para penandatangan petisi mengatakan, "Bioskop Israel Tidak Akan Digunakan untuk Membersihkan Pendudukan." Pernyataan itu dipicu oleh kontroversi yang meletus setelah Festival Film Samaria diadakan untuk pertama kalinya sekitar dua bulan lalu, di pemukiman ilegal Ariel di wilayah pendudukan Tepi Barat.
Penandatangan petisi yang mencakup pembuat film Israel dan internasional, mengatakan, dana itu merupakan bagian tak terpisahkan dari mekanisme apartheid. Mereka menolak klaimnya untuk mendukung keragaman dan pluralisme. Dalam petisi tersebut, mereka mengatakan, istilah keanekaragaman menjadi hampa, ketika dalam praktiknya mengaburkan kekerasan sistematis dan pelanggaran berat hak asasi manusia.
"Shomron Film Fund bukanlah dana pluralistik, ini adalah bagian tak terpisahkan dari mekanisme apartheid terbuka untuk satu kelompok etnis (Yahudi) dan tertutup untuk yang lain (Palestina) yang tinggal di wilayah geopolitik yang sama (wilayah pendudukan Tepi Barat)," ujar isi petisi tersebut, dilansir Middle East Monitor, Selasa (6/9/2022).
Para penandatangan mendesak para pembuat film untuk "menarik garis merah" dalam menolak pendudukan Israel yang sedang berlangsung dan pencaplokan wilayah Palestina. Mereka berargumen, festival perdana dan penggalangan dana bukanlah cinta budaya tetapi politik yang bertujuan menghapus garis hijau dan pembedaan antara rezim militer dan sipil.
"Kami menyerukan kepada Akademi Film dan Televisi Israel, para pemimpin dan anggota pada umumnya, untuk tidak mengubah sinema Israel menjadi instrumen lain dalam penindasan rakyat Palestina," kata petisi itu.
Sebuah kampanye balasan untuk mendukung sistem pendanaan apartheid melibatkan sekitar 50 tokoh televisi dan pembuat film Israel. Mereka menandatangani surat yang mendukung Shomron Film Fund.
"Kami melihat dana tersebut sebagai rumah baru bagi kreativitas, kami menyambut baik pendiriannya dan percaya yayasan itu akan memberikan dukungan bagi suara-suara penting di perfilman Israel," kata petisi itu.
Kelompok tersebut mengklaim mendorong kebebasan berekspresi dan berkreasi bagi warga negara Israel tanpa mengacu pada agama, ras, jenis kelamin, afiliasi politik atau tempat tinggal. Mereka juga mengklaim mendukung nilai-nilai yang bertentangan dengan praktik rasisme.
"Negara Israel adalah mosaik kompleks yang membutuhkan dialog di antara semua bagiannya, dan bukan boikot," tambah para penandatangan yang mendukung Shomron Film Fund.
Ikuti Whatsapp Channel Republika