REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR - Pemerintah Malaysia sepakat mengembangkan Rencana Aksi Teknologi Drone Malaysia 2022-2030 (MDTAP30) guna mendukung ekosistem drone sebagai agenda nasional negara tersebut.

Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob dalam pernyataan melalui akun resmi media sosialnya yang diakses di Kuala Lumpur, Selasa (6/9/2022) mengatakan pengembangan rencana aksi tersebut telah disepakati dalam pertemuan kedua Dewan Ekonomi Digital dan Revolusi Industri Nasional Keempat yang telah menyepakati pengembangan MDTAP30.

Industri drone di Malaysia memiliki potensi untuk menghasilkan pertumbuhan RM50,71 miliar (sekitar Rp167,85 triliun) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan mampu menciptakan 100.000 peluang kerja pada tahun 2030, ujar dia.

Rapat juga menentukan implementasi strategi terkait pengembangan Omnibus Act - Public Sector Act (Data Sharing) melalui Kebijakan Berbagi Data Sektor Publik (DPDSA) dan Kebijakan Berbagi Data Nasional untuk meningkatkan ekosistem berbagi data negara yang lebih kondusif.

Untuk memberdayakan usaha kecil menengah (UKM) melalui digitalisasi, ia mengatakan, mekanisme Penyelesaian Sengketa Online dibentuk untuk mengadili dan menyelesaikan klaim kecil dan meningkatkan aktivitas e-commerce lintas batas.

Selain itu, ia mengatakan, pemerintah juga akan memperkuat kerja sama dengan Microsoft Malaysia di bidang keamanan siber dan kasus penipuan daring untuk mendukung visi pembangunan digital negara.

Pertemuan tersebut, menurut dia, juga membentuk Komite Ekonomi Berbagi untuk mengoordinasikan inisiatif dan program terkait Ekonomi Berbagi di tingkat nasional yang melibatkan sektor publik, swasta, komunitas dan akademisi.

Selain itu, ia mengatakan, target cakupan 5G nasional telah mencapai 40 persen pada akhir 2022 dan 80 persen di wilayah berpenduduk pada 2024. Kini, cakupan 5G telah mencapai 30 persen di wilayah berpenduduk.

Ikuti Whatsapp Channel Republika