REPUBLIKA.CO.ID, VLADIVOSTOK -- Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan kembali pemerintah Ukraina sebagai "rezim tidak sah". Ia mengatakan pemerintahan itu didirikan setelah "kudeta" tahun 2014.
Dalam forum ekonomi di Timur Jauh Rusia, Kota Vladivostok, Rabu (7/9/2022) Putin juga membantah klaim Rusia melanggar hukum internasional. Sebelumnya Kremlin juga menyalahkan Barat atas berhentinya operasi Nord Stream 1. Pipa yang menyalurkan gas dari Rusia ke Jerman.
Dalam konferensi dengan wartawan, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan sanksi-sanksi itu "menyebabkan kekacauan" dalam pemeliharaan pipa. Ia juga menolak klaim yang menyatakan langkah Rusia menghentikan pasokan energinya ke Eropa sebagai langkah politik.
Gazprom menghentikan total pasokan gas melalui pipa gas tersebut. Setelah mengatakan mendeteksi kebocoran minyak selama pemeliharaan pipa pekan lalu.
Kremlin mengatakan, sanksi-sanksi Barat mengganggu kemampuan perusahaan pemasok peralatan dan jasa Nord Stream 1, Siemens Energy membantu memperbaiki mesin yang mengalami kebocoran minyak di stasiun kompresor Portovaya.
"Masalah dengan pasokan gas terjadi karena sanksi-sanksi yang diberlakukan negara-negara Barat pada negara, termasuk Jerman dan Inggris," kata Peskov, Senin (5/9/2022).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
