REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS -- Eksekutif Uni Eropa (UE) merekomendasikan untuk menangguhkan sekitar 7,5 miliar euro dalam pendanaan untuk Hungaria karena korupsi, Ahad (18/9/2022). Keputusan ini menjadi kasus pertama di blok 27 negara di bawah sanksi baru yang dimaksudkan untuk lebih melindungi aturan hukum.
"Ini tentang pelanggaran aturan hukum yang membahayakan penggunaan dan pengelolaan dana UE. Kami tidak dapat menyimpulkan bahwa anggaran UE cukup terlindungi," kata Komisaris Anggaran UE Johannes Hahn.
UE memperkenalkan sanksi keuangan baru dua tahun lalu tepatnya sebagai tanggapan atas kerusakan demokrasi di Polandia dan Hungaria. Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban menundukkan pengadilan, media, LSM, dan akademisi, serta membatasi hak-hak migran, gay, dan perempuan selama lebih dari satu dekade berkuasa.
Hahn menyoroti ketidakberesan sistemis dalam undang-undang pengadaan publik Hungaria. Kemudian terjadi perlindungan yang tidak memadai terhadap konflik kepentingan, kelemahan dalam penuntutan yang efektif, dan kekurangan dalam tindakan anti-korupsi lainnya.
Komisi Eropa merekomendasikan penangguhan sekitar sepertiga dana kohesi yang direncanakan untuk Hongaria dari anggaran bersama blok itu untuk 2021-2027. Jumlah tersebut senilai total 1,1 triliun euro.
Sedangkan 7,5 miliar euro merupakan lima persen dari perkiraan PDB 2022 negara itu. Negara-negara UE sekarang memiliki waktu hingga tiga bulan untuk memutuskan proposal tersebut.
Hahn mengatakan, janji terbaru Hungaria untuk mengatasi kritik UE adalah langkah signifikan ke arah yang benar. Namun upaya itu masih harus diterjemahkan ke dalam undang-undang baru dan tindakan praktis sebelum blok tersebut diyakinkan.
Menteri Pembangunan Hungaria yang bertanggung jawab atas negosiasi dengan UE Tibor Navracsics mengatakan, Hungaria akan memenuhi semua 17 komitmennya yang dibuat kepada Komisi Eropa untuk mencegah hilangnya dana UE. "Hungaria tidak membuat komitmen untuk membingungkan Komisi. Kami telah membuat komitmen yang kami tahu dapat dilaksanakan ... oleh karena itu, kami tidak akan menghadapi kerugian dana," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika