REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken akan menggelar pertemuan negara-negara Partners in the Blue Pacific (PBP) pada Kamis (22/9/2022) mendatang. Pertemuan ini bertujuan untuk mengoordinasikan bantuan yang lebih baik ke kawasan Pasifik dalam menghadapi persaingan dari China.
Kelompok PBP dibentuk pada Juni lalu. Anggota kelompok ini mencakup Amerika Serikat, Australia, Jepang, Selandia Baru, dan Inggris. Koordinator Gedung Putih Indo-Pasifik, Kurt Campbell, mengatakan, India memiliki status pengamat di PBP.
Campbell mengatakan, keadaan untuk negara-negara kepulauan Pasifik jauh lebih mengerikan daripada di masa lalu. Menurutnya, mata pencaharian penduduk di Pasifik terancam. Dia menunjuk pada ancaman eksistensial yang mereka hadapi dari perubahan iklim dan dampak pandemi Covid-19 terhadap pendapatan dan bisnis pariwisata.
“Sebagian besar bantuan di Pasifik tidak terkoordinasi dengan baik seperti yang seharusnya. Kami belum belajar banyak tentang praktik terbaik. Kami akan berusaha melakukan itu saat kami bergerak membangun institusi yang ada dan keterlibatan Pasifik. Beberapa negara yang berbeda akan berbuat lebih banyak di Pasifik secara diplomatis dalam hal prospek bisnis dan bantuan," kata Campbell.
Acara Blue Pacific akan digelar di sela-sela Sidang Umum PBB di New York. Presiden AS Joe Biden menginisiasi untuk menjadi tuan rumah pertemuan dengan para pemimpin pulau Pasifik. Campbell mengatakan, hal ini mencerminkan keinginan untuk menunjukkan komitmen AS yang lebih besar untuk masa depan Pasifik.
Campbell mengatakan, Washington tidak ingin melihat kawasan itu jatuh ke dalam kompetisi "zero-sum". Dia menantikan percakapan dengan Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare dan delegasinya.
"Kami akan meningkatkan dukunga berbagai inisiatif di seluruh Pasifik yang akan berdampak positif juga terhadap Kepulauan Solomon," kata Campbell.
Persaingan AS-China untuk mendapatkan pengaruh di pulau-pulau Pasifik telah meningkat tahun ini. Terutama setelah China menandatangani perjanjian keamanan dengan Kepulauan Solomon. Perjanjian ini memicu peringatan militerisasi di wilayah tersebut.
"Kami telah melihat dalam beberapa tahun terakhir China yang lebih ambisius, serta berusaha mengembangkan jejak militer dan sejenisnya di Indo Pasifik. Ini telah menyebabkan beberapa kecemasan dengan mitra kami seperti Australia dan Selandia Baru, bahkan negara-negara di kawasan ini," ujar Campbell.
Sebelumnya para pemimpin pulau Pasifik mengatakan, Washington harus memprioritaskan negara-negara Pasifik dalam persoalan perubahan iklim dan keamanan. Para pemimpin Pasifik menyayangkan jika keterlibatan Washington hanya digunakan untuk persaingan politis semata.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
