Selasa 20 Sep 2022 13:20 WIB

Indonesia Berperan Bantu Perkuat Infrastruktur Kesehatan Global

Di bawah presidensi Indonesia, telah disepakati program pendanaan global.

Rep: Fergi Nadira/ Red: Friska Yolandha
Menlu Retno Marsudi dalam Pertemuan Tingkat Menteri Foreign Policy and Global Health (FPGH) di New York Senin (19/09/2022)
Foto: dok. Kemenlu RI
Menlu Retno Marsudi dalam Pertemuan Tingkat Menteri Foreign Policy and Global Health (FPGH) di New York Senin (19/09/2022)

REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi memaparkan peran Indonesia untuk memperkuat infrastruktur kesehatan global. Peran Indonesia salah satunya melalui program pendanaan global (Financial Intermediary Fund/FIF) yang disepakati G20 di bawah presidensi Indonesia.

"Sebagai Presiden G20, Indonesia telah menghasilkan disepakatinya program pendanaan global (Financial Intermediary Funding for Pandemic Prevention), sebagai langkah nyata untuk memperkuat ketangguhan infrastruktur kesehatan global," ujar Retno pada Pertemuan Tingkat Menteri Foreign Policy and Global Health (FPGH) di New York Senin (19/09/2022).

Baca Juga

Retno mencatat hingga saat ini, komitmen dana FIF telah mencapai 1,4 miliar dolar AS. Selain itu, Indonesia juga berperan dalam mendorong pembentukan Pandemic Treaty (Perjanjian Pandemi). Kesepakatan itu akan memperkuat peran Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan memperjuangkan prinsip kesetaraan setiap negara dalam arsitektur kesehatan global.

Dalam pertemuan FPGH, Retno mengusulkan tiga hal utama, pertama, membangun ketangguhan infrastruktur kesehatan nasional, khususnya dengan penyediaan dukungan pendanaan. Kedua, memperkuat peran WHO untuk pengelolaan isu kesehatan global.

"Serta ketiga, pentingnya konsolidasi dengan Kelompok Oslo untuk memajukan pembahasan agenda kesehatan global, termasuk untuk memperjuangkan akses kesehatan yang terjangkau bagi semua," kata Retno.

FPGH didirikan pada 2007 sebagai inisiatif Menteri Luar Negeri 7 negara, yakni Afrika Selatan, Brazil, Indonesia, Norwegia, Perancis, Senegal dan Thailand. Keketuaan FPGH dipegang secara bergilir dan setiap tahun mengulas tema spesifik mengenai kebijakan luar negeri dan kesehatan. Ulasan tersebut kemudian diusulkan menjadi rancangan resolusi Majelis Umum PBB mengenai Global Health and Foreign Policy.

Dalam pertemuan ini,  negara-negara anggota FPGH juga menegaskan pentingnya peran FPGH terutama dalam jaga kesetaraan akses bagi semua negara terhadap vaksin serta penguatan ketahanan kesehatan negara, semisal melalui alih teknologi kesehatan. Pertemuan FPGH dilangsungkan di sela-sela perhelatan High Level Week Sidang Majelis Umum PBB ke-77.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement