REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat (AS) mendorong perbankan di seluruh dunia untuk menangguhkan penggunaan sistem pembayaran Rusia, MIR. Seorang pejabat senior pemerintahan AS mengapresiasi langkah bank pemberi pinjaman Turki yaitu Isbank dan Denizbank yang menangguhkan penggunaan sistem pembayaran MIR.
Pada Senin (19/9/2022) Isbank dan Denizbank, mengumumkan secara terpisah bahwa, mereka telah menangguhkan penggunaan MIR. Langkah ini diambil setelah Washington memperluas sanksi terhadap Rusia pekan lalu. Penangguhan sistem MIR oleh dua dari lima bank Turki ini mencerminkan upaya mereka untuk menghindari konflik keuangan antara Barat dan Rusia. Karena pemerintah Turki mengambil sikap diplomatik yang seimbang atas konflik Rusia-Ukraina.
"Langkah-langkah yang diambil bank-bank ini sangat masuk akal. Memotong MIR adalah salah satu cara terbaik untuk melindungi bank dari risiko sanksi yang datang ketika melakukan bisnis dengan Rusia," kata pejabat AS yang berbicara dengan syarat anonim.
"Kami mengharapkan lebih banyak bank untuk memotong sistem MIR karena mereka tidak ingin mengambil risiko berada di pihak yang salah dari sanksi koalisi," kata pejabat itu menambahkan.
Washington dan sekutunya telah memberlakukan beberapa sanksi yang menargetkan Moskow setelah invasi ke Ukraina pada 24 Februari. Sanksi termasuk menargetkan bank-bank Rusia dan Presiden Vladimir Putin.
Turki pada prinsipnya menentang sanksi Barat terhadap Rusia. Namun Turki juga memiliki hubungan dekat dengan Moskow dan Kyiv, yang merupakan negara tetangganya di Laut Hitam. Turki mengutuk invasi Rusia dan mengirim drone bersenjata ke Ukraina sebagai bagian dari keseimbangan diplomatiknya.
Namun, negara-negara Barat semakin khawatir atas peningkatan hubungan ekonomi antara Turki dan Rusia. Terutama setelah beberapa pertemuan antara Presiden Turki Tayyip Erdogan dan Presiden Rusia Vladimir Putin pekan lalu di Uzbekistan. Bulan lalu, Departemen Keuangan AS mengirim surat kepada bisnis besar Turki untuk memperingatkan bahwa mereka berisiko terkena hukuman jika mempertahankan hubungan komersial dengan Rusia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika