REPUBLIKA.CO.ID., ISTANBUL -- Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida pada Selasa (20/9/2022) mengatakan reformasi di dalam PBB dan memperkuat fungsinya adalah suatu keharusan untuk memulihkan kredibilitasnya setelah perang Rusia di Ukraina. Dia mendesak badan dunia untuk menegaskan kembali pentingnya tatanan internasional berbasis aturan.
Dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York, Kishida juga mengkritik Rusia karena mengancam penggunaan senjata nuklir yang potensial dalam konflik.
Kishida juga mengatakan bahwa Jepang siap menormalkan hubungan dengan Korea Utara dan dia siap untuk bertemu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un tanpa prasyarat apapun.
Kedua negara telah berjuang untuk menyelesaikan masalah yang lahir dari era perang, termasuk penculikan warga Jepang dan program nuklir Pyongyang.
Menyerukan reformasi badan dunia, perdana menteri Jepang mengatakan "tindakan spesifik akan sangat penting dalam memulihkan kredibilitas Dewan Keamanan (PBB)."
“Agresi Rusia terhadap Ukraina adalah tindakan yang menginjak-injak visi dan prinsip Piagam PBB. Yang penting bagi setiap dan semua negara adalah berada di bawah aturan hukum dan tidak diatur dengan paksa, yang sama sekali tidak dapat kami izinkan,” kata Kishida, merujuk pada posisi Moskow di antara lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB.
"Kredibilitas PBB dipertaruhkan karena agresi Rusia terhadap Ukraina," tutur dia.
Menyerukan “tindakan menuju reformasi,” Kishida mengatakan tidak akan ada reformasi tanpa negosiasi.”
“Waktunya telah tiba untuk memulai reformasi di DK PBB,” tegas dia.
Kishida menyebut ancaman Rusia menggunakan senjata nuklir sebagai "ancaman serius bagi perdamaian dan keselamatan komunitas internasional. Ini benar-benar tidak dapat diterima."
Seruan ini menandai pertama kalinya pemimpin Jepang menghadiri Majelis Umum PBB secara langsung untuk menyampaikan pernyataan selama sesi debat umum tahunan sejak 2019.
“Sekarang saatnya untuk kembali ke ide dan prinsip piagam dan mengerahkan kekuatan dan kebijaksanaan kita untuk memastikan tatanan internasional berbasis aturan,” kata Kishida.
Perdana Menteri Jepang juga mengatakan bahwa upaya untuk mengubah status quo dengan kekerasan dan paksaan tidak akan pernah dimaafkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika