Jumat 23 Sep 2022 20:15 WIB

Pekerja IT, Media dan Finansial Rusia tidak Wajib Militer

Pekerja teknologi, perbankan dan jurnalis tidak wajib militer Rusia

Rep: Lintar Satria/ Red: Esthi Maharani
Polisi anti huru hara menahan demonstran selama protes terhadap mobilisasi di Moskow, Rusia, Rabu, 21 September 2022. Presiden Rusia Vladimir Putin telah memerintahkan mobilisasi sebagian pasukan cadangan di Rusia, efektif segera.
Foto: AP Photo/Alexander Zemlianichenko
Polisi anti huru hara menahan demonstran selama protes terhadap mobilisasi di Moskow, Rusia, Rabu, 21 September 2022. Presiden Rusia Vladimir Putin telah memerintahkan mobilisasi sebagian pasukan cadangan di Rusia, efektif segera.

REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan profesional di bidang teknologi, perbankan dan jurnalis tidak wajib militer untuk menjalani tugas di Ukraina. Wajib militer ini bagian dari mobilisasi massa ke negara tetangga.

Sebelumnya pada pekan ini Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan Rusia akan memanggil 300 ribu pasukan tambahan untuk perang Rusia di Ukraina. Moskow menyebut pengerahan pasukan tambahan itu sebagai "mobilisasi parsial."

Pada Jumat (23/9/2022) juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan bagian dekrit resmi  mobilisasi parsial yang mencantumkan jumlah orang yang wajib militer masih dirahasiakan dan belum dipublikasikan.

Ia membantah laporan surat kabar independen Novaya Gazeta yang mengutip sumber pemerintah. Ia mengatakan Kremlin ingin merekrut hingga satu juta orang dalam operasi ke Ukraina.

Kementerian Pertahanan mengatakan karyawan yang bekerja industri penting tidak masuk dalam wajib militer untuk "memastikan kerja industri teknologi tinggi spesifik serta sistem finansial Rusia" tidak terdampak pada mobilisasi militer pertama Rusia sejak Perang Dunia II.

Dalam pernyataannya kementerian mengatakan pengecualian berlaku pada sejumlah pegawai informasi teknologi, telekomunikasi, keuangan dan beberapa media massa "yang sistematis penting". Kementerian mengatakan perusahaan harus menyusun daftar karyawan yang memenuhi dan tidak memenuhi kriteria wajib militer.

sumber : Reuters
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement