REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI – Badan Investigasi Nasional India dan Direktorat Penegakan menangkap setidaknya 100 pemimpin Front Populer India (PFI) dan tokoh Islam terkemuka, Kamis (22/9/2022). Penangkapan tersebut dikatakan sebagai bagian dari kampanye penggerebekan oleh intelijen India dan badan-badan negara lainnya di kantor dan rumah para pemimpin Muslim di 11 negara bagian.
Dilansir dari Middle East Monitor, Sabtu (24/9/2022), pejabat Badan Intelijen Nasional India menggambarkan penggerebekan dan penangkapan tersebut sebagai "Operasi investigasi terbesar yang pernah dilakukan di India hingga saat ini". Presiden PFI OMA Abdul Salam, Wakil Ketua EM Abdul Rahman, Sekretaris Nasional Nasruddin Al Maram dan Kepala Unit Kerala Muhammad Bashir ditangkap dari Kerala.
Pihak berwenang India juga menangkap tokoh-tokoh Islam terkemuka dari Kerala, termasuk mantan presiden PFI dan pendiri Partai Sosial Demokrat India (SDI), Erappungal Abubacker, dan jurnalis veteran dan sekretaris jenderal Konfederasi Nasional Organisasi Hak Asasi Manusia (NCHRO), P Koya.
Beberapa yang ditangkap selama penggerebekan oleh pihak berwenang India dibawa ke pengadilan Rumah Patiala pada Kamis malam, sementara lima anggota PFI ditangkap sebelum sidang pengadilan di Mumbai.
Badan Investigasi Nasional juga menangkap Kepala PFI Delhi Parvez Ahmed dan saudaranya dari Okhla pada pukul 3.30 pagi pada hari Kamis.
Sebanyak 1.500 personel dari kepolisian India, Badan Investigasi Nasional, Direktorat Penegakan dan Polisi Bersenjata Pusat berpartisipasi dalam penggerebekan, yang dimulai pada pukul 01.00 waktu setempat dan dikatakan berakhir pada pukul 05.00 waktu setempat, menurut Asian News International.
Dikutip dari The Indian Express PFI dibentuk pada tahun 2007 melalui penggabungan tiga organisasi Muslim di India selatan, Front Demokratik Nasional di Kerala, Forum Karnataka untuk Martabat, dan Manitha Neethi Pasarai di Tamil Nadu.
PFI yang muncul pasca pelarangan Gerakan Mahasiswa Islam India (SIMI), telah memproyeksikan dirinya sebagai organisasi yang memperjuangkan hak-hak minoritas, Dalit, dan komunitas yang terpinggirkan. Mereka sering mengritisi kebijakan yang dinilai anti-rakyat dari Kongres, BJP, dan JD-S di Karnataka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika