Kamis 29 Sep 2022 00:55 WIB

Menlu Pakistan Ingin Dunia Terlibat dengan Taliban

Menlu Pakistan ingatkan konsekuensi berbahaya jika Taliban kembali diisolasi.

Rep: Fergi Nadira B/ Red: Esthi Maharani
Menteri Luar Negeri (Menlu) Pakistan Bilawal Bhutto Zardari meminta dunia terlibat dengan Taliban. Ia memperingatkan konsekuensi berbahaya jika penguasa Afghanistan kembali diisolasi.
Foto: AP/Anjum Naveed
Menteri Luar Negeri (Menlu) Pakistan Bilawal Bhutto Zardari meminta dunia terlibat dengan Taliban. Ia memperingatkan konsekuensi berbahaya jika penguasa Afghanistan kembali diisolasi.

REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMBAD - Menteri Luar Negeri (Menlu) Pakistan Bilawal Bhutto Zardari meminta dunia terlibat dengan Taliban. Ia memperingatkan konsekuensi berbahaya jika penguasa Afghanistan kembali diisolasi.

Zardari juga memperingatkan agar tidak menciptakan "pemerintahan paralel" setelah Amerika Serikat (AS) hengkang dari negara tersebut. Seperti diketahui AS dan banyak negara lainnya masih belum meyakini kepemimpinan Taliban. AS membekukan aset Taliban.

"Kami telah belajar dari masa lalu bahwa ketika kami tak peduli dan berbalik, kami akhirnya menciptakan konsekuensi yang tidak diinginkan dan lebih banyak masalah bagi diri kami sendiri," kata Bhutto Zardari dalam wawancara kepada media Prancis, dikutip laman Channel News Asia, Rabu (28/9/2022).

"Saya percaya bahwa kekhawatiran kami tentang keruntuhan ekonomi, eksodus pengungsi, ancaman rekrutmen baru untuk organisasi seperti ISIS-K dan lainnya, lebih besar daripada kekhawatiran yang mungkin ada tentang lembaga keuangan mereka," lanjutnya.

Taliban kembali berkuasa tahun lalu setelah AS mengakhiri perang dua dekade. Hubungan memburuk dengan Pakistan, yang aparat militer dan intelijennya dituduh di Washington diam-diam memelihara militan Islam meskipun menyediakan akses logistik ke pasukan AS.

Berbeda dengan beberapa pejabat Pakistan sebelumnya, menteri luar negeri tidak memberikan kata-kata hangat untuk Taliban. Namun dia mengatakan para militan membutuhkan "ruang politik" atas keprihatinan seperti hak-hak perempuan, yang telah dibatasi secara tajam.

"Sepanjang sejarah, rezim teokratis, otokratis tidak cenderung memperluas hak pada saat perselisihan ekonomi," katanya.

"Bahkan, mereka cenderung berpegang pada isu-isu budaya dan isu-isu lain untuk melibatkan penduduk mereka," imbuhnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement