REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) setuju untuk menggelar pemilihan umum tahun ini. Dewan tertinggi partai terbesar Malaysia ini sepakat bahwa parlemen harus dibubarkan dalam waktu dekat karena pemilihan harus diadakan tahun ini.

Pemilihan seharusnya tidak akan dilakukan sampai September 2023. Namun beberapa anggota parlemen UMNO telah meminta Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob untuk mengadakan pemilihan awal untuk mandat yang lebih kuat dan karena pertikaian politik.

Tapi, koalisi Ismail tidak sepakat soal waktu pemilihan. Banyak anggota parlemen dari partainya sendiri, UMNO, dan mitra aliansi lainnya telah mengutip kesulitan ekonomi seperti meningkatnya biaya hidup, serta musim hujan akhir tahun, dan banjir berikutnya.

Sekretaris Jenderal UMNO Ahmad Maslan menyatakan pada Jumat (30/9) malam, perdana menteri akan menyampaikan tanggal pembubaran pemerintahan yang diusulkan kepada Raja Malaysia Al-Sultan Abdullah. Dia tidak mengatakan kapan Ismail akan bertemu dengan raja. Pemilihan harus diadakan dalam waktu 60 hari sejak pembubaran parlemen.

Malaysia menjalankan sistem pemerintahan dengan monarki konstitusional dan raja biasanya bertindak atas saran perdana menteri. Namun, raja memang memiliki kekuasaan diskresi tertentu, termasuk menahan persetujuan untuk pembubaran parlemen.

Negara ini telah bergulat dengan ketidakpastian politik sejak 2018 ketika mantan perdana menteri Mahathir Mohamad memimpin koalisi oposisi menuju kemenangan pemilu atas UMNO. Dua pemerintahan telah runtuh sejak itu, termasuk pemerintahan Mahathir. Ismail menjadi perdana menteri ketiga Malaysia dalam dua tahun pada Agustus tahun lalu. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika