REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH – Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh menyuarakan keprihatinan atas rencana Inggris memindahkan kedutaan besarnya untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Dia memperingatkan, langkah semacam itu akan merusak prospek solusi dua negara Israel-Palestina.
"Setiap perubahan status quo di Yerusalem akan merusak solusi dua negara dan akan dianggap sebagai pengakuan diam-diam atas pencaplokan kota tersebut ke Israel, yang akan mendorong negara pendudukan," kata Shtayyeh dalam rapat kabinet, Senin (3/10/2022).
Pada Senin lalu, seorang juru bicara Kantor Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan Inggris mengungkapkan, Perdana Menteri Inggris Liz Truss memahami pentingnya serta kepekaan lokasi kedutaan negara tersebut di Israel.
"Kami sedang melakukan peninjauan lokasi saat ini untuk memastikan bahwa kami berada dalam posisi terbaik untuk terus mempromosikan kepentingan Inggris di Israel, perdamaian dan stabilitas di kawasan, serta untuk mendukung solusi dua negara. Kami tidak akan berspekulasi tentang hasil tinjauan apa pun sebelum berakhir,” kata juru bicara itu.
Bulan lalu, Liz Truss bertemu Perdana Menteri Israel Yair Lapid di sela-sela sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat (AS). Pada kesempatan itu, Truss mengatakan kepada Lapid bahwa dia sedang meninjau lokasi kedutaan Inggris di Israel. "Perdana Menteri (Truss) memberi tahu Perdana Menteri Lapid tentang ulasannya tentang lokasi Kedutaan Besar Inggris di Israel saat ini," ungkap seorang juru bicara kantor Downing Street dalam sebuah pernyataan.
Pernyataan itu tidak memberikan rincian lebih lanjut. Sementara itu Yair Lapid melalui akun Twitter resminya menyampaikan terima kasih kepada Truss karena telah mempertimbangkan untuk memindahkan kedutaan besar Inggris di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Saat masih menjabat sebagai menteri luar negeri Inggris, Truss pernah berjanji untuk memindahkan kedutaan besar negaranya di Israel ke Yerusalem. Hal itu bakal dilakukan jika dia terpilih menjadi perdana menteri. Jika pemindahan itu benar-benar dilakukan, artinya Inggris akan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
AS, di bawah pemerintahan mantan presiden Donald Trump, menjadi negara pertama yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Hal itu terjadi pada Desember 2017. Sejak saat itu, Palestina mundur dari negosiasi perdamaian dengan Israel yang dimediasi Washington. Palestina memandang AS tak lagi menjadi mediator netral karena terbukti membela kepentingan politik Israel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika