REPUBLIKA.CO.ID., MOSKOW -- Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova pada Kamis (6/10/2022) mengecam pernyataan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres tentang referendum di empat wilayah Ukraina.

Dalam komentar tertulis yang dipublikasikan di situs kementerian itu, Zakharova mengatakan bahwa menurut Piagam PBB, posisi sekretaris jenderal mengambil alih fungsi kepala petugas administrasi PBB, yang tidak dapat memiliki "posisi independen," terutama pada masalah teritorial.

Zakharova menyebut pendekatan Guterres terhadap krisis Ukraina "bias dan tidak berprinsip" dan menekankan bahwa situasi ini harus diubah karena memberikan bayangan baik pada tubuh maupun pemimpinnya.

Dia juga menekankan bahwa resolusi PBB terhadap Rusia diadopsi tanpa konsensus, dan tidak semua negara PBB mendukungnya.

Sementara itu, dokumen perjanjian Minsk 2014 diadopsi dengan suara bulat, meskipun presiden Ukraina menolak untuk mengimplementasikannya tanpa ada reaksi dari PBB, kata Zakharova.

"Kami belum menerima reaksi kecaman dari Sekretariat PBB, dari mana kami menyimpulkan bahwa Sekretariat secara selektif menerapkan keputusan negara-negara anggota," tambah Zakharova.

Putin menandatangani perjanjian Jumat lalu dengan otoritas separatis dari wilayah Ukraina yang memisahkan diri untuk bergabung dengan Rusia, menyusul "referendum" yang diadakan pada 23-27 September.

Pemungutan suara dilakukan lebih dari tujuh bulan dalam perang Rusia di Ukraina yang dimulai pada 24 Februari.

"Referendum" itu telah dikutuk oleh komunitas internasional, di mana negara-negara Eropa dan AS menyebut pemungutan suara itu "palsu" dan tidak akan diakui oleh komunitas internasional.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan keputusan Putin untuk mencaplok empat wilayah tidak sah dan tidak memiliki konsekuensi hukum.

Ikuti Whatsapp Channel Republika