REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono, yang terpilih sebagai penjabat (pj) gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Rasyid Baswedan pada 16 Oktober 2022, dapat mengatasi persoalan utama Ibu Kota DKI Jakarta, seperti macet dan banjir.
"Kemarin saya sudah saya sampaikan kepada Pak Heru, utamanya persoalan utama di DKI Jakarta, macet, banjir harus ada progres perkembangan yang signifikan," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (10/10/2022).
Heru ditetapkan sebagai pj gubernur DKI dalam rapat Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (7/10/2022) siang WIB. "Saya kan sudah kenal Pak Heru lama sekali, sejak (saya) jadi apa, wali kota di DKI, kemudian waktu memegang badan keuangan saya tahu betul rekam jejak (Heru) secara bekerja, kapasitas, kemampuan, saya tahu semuanya," kata Jokowi.
Menurut Jokowi, Heru juga memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan siapa pun. "Sehingga kami harapkan nanti ada percepatan-percepatan, termasuk yang berkaitan dengan tata ruang," ujarnya.
Heru dipilih sebagai pj gubernur DKI menyingkirkan dua kandidat lain, yakni Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali dan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar.
Rapat TPA terdiri Jokowi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Budi Gunawan.
Sebelum menjabat sebagai Kasetpres sejak 2017, Heru pernah menjadi Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) tahun 2015 semasa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Heru saat itu dipercaya Ahok mengurusi normalisasi Waduk Pluit.
Ketika pasangan Ahok-Djarot Saiful Hidayat kalah, Jokowi tiba-tiba menarik Heru ke Istana untuk membantunya. Heru pernah menjadi bakal calon wakil gubernur bersanding dengan Ahok, namun urung terjadi lantaran batal maju lewat jalur independen.
Pada 2014, Heru menjabat Wali Kota Jakarta Utara saat posisi Gubernur DKI Jakarta dijabat oleh Jokowi. Sedangkan di 2013, Heru menjabat Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri (Kabiro KDH dan KLN) serta Kepala Bagian Prasarana dan Sarana Perkotaan Kota Jakarta Utara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
