REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Pemerintah Prancis siap turun tangan untuk memecahkan kebuntuan pemogokan pekerja kilang minyak selama berminggu-minggu. Pemogokan tersebut telah menyebabkan sepertiga dari stasiun bahan bakar negara itu kehabisan bahan bakar.

Pemogokan telah memberi tekanan pada pemerintah Presiden Emmanuel Macron, karena kenaikan inflasi telah menyebabkan tagihan rumah tangga yang lebih tinggi di Prancis. Perdana Menteri Prancis Elisabeth Borne pun mengadakan pertemuan krisis untuk menangani masalah kekurangan pada Senin (10/10/2022).

"Kita harus menemukan kesepakatan dalam beberapa jam mendatang," kata Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire kepada radio Prancis.

"Rekan senegara kita tidak boleh menjadi korban tambahan," ujarnya.

Baik Le Maire dan juru bicara pemerintah Prancis Olivier Veran menegaskan pemerintah dapat melakukan intervensi untuk mengakhiri blokade. Veran mengatakan, pemerintah dapat memerintahkan perekrutan staf untuk mengakhiri blokade depot bensin dan pemerintah dapat kembali memasukkan cadangan bahan bakar strategis negara jika diperlukan.

Lebih dari 60 persen dari kapasitas penyulingan Perancis telah dimatikan oleh pemogokan. Kondisi ini mendorong harga solar lebih tinggi dan mendorong negara untuk meningkatkan impor bahan bakar.

Aksi industri yang dipimpin oleh serikat pekerja CGT Prancis ini sangat mempengaruhi kilang dan depot minyak utama Prancis TotalEnergies dan fasilitas raksasa AS Exxon Mobildi Prancis. Namun, akhir dari pemogokan tampaknya sudah terlihat saat negosiasi antara manajemen dan serikat pekerja telah dilanjutkan, tetapi situasinya masih menemui jalan buntu di TotalEnergies.

"Hanya ada satu jalan keluar dan itu adalah mengakhiri pemogokan," kata Beaune.

Beaune menyatakan, pemerintah akan meminta TotalEnergies untuk memperpanjang skema potongan harga bahan bakar selama beberapa hari.

Ikuti Whatsapp Channel Republika