Tapi MU PBB memberikan suara dengan selisih yang jauh lebih kecil pada 7 April untuk menangguhkan Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB yang berbasis di Jenewa. Resolusi ini berdasarkan tuduhan tentara Rusia di Ukraina terlibat dalam pelanggaran hak yang disebut AS dan Ukraina sebagai kejahatan perang. Hasil pemungutan suara hanya 93-24 dengan 58 abstain.
Bahkan, sebuah resolusi 2014 yang menegaskan integritas teritorial Ukraina dan menyatakan referendum yang mengarah pada aneksasi Rusia atas Semenanjung Krimea secara ilegal pun tidak mendapatkan banyak dukungan. Resolusi itu diadopsi dengan pemungutan suara 100-11 dengan 58 abstain.
Presiden AS Joe Biden mengatakan dalam sebuah pernyataan, pemungutan suara itu menunjukkan dunia lebih bersatu dan lebih bertekad dari sebelumnya untuk meminta pertanggungjawaban Rusia atas pelanggarannya. Menurutnya itu adalah pesan yang jelas bahwa Rusia tidak dapat menghapus negara berdaulat dari peta.
"Tidak dapat mengubah perbatasan dengan paksa,” katanya.
Hasil luar biasa kali ini pun melahirkan pendukung mengejutkan dengan suara "ya" dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan anggota Dewan Kerjasama Teluk lainnya, serta Brasil. Bahkan hasil ini muncul setelah Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia mengimbau negara-negara untuk memberikan suara menentang resolusi tersebut.
Nebenzia menyebutnya sebagai dokumen yang dipolitisasi dan provokatif secara terbuka dan mencela sponsornya sebagai pemeras Barat yang tidak bermoral. Dia menyatakan penyesalannya bahwa pemungutan suara tidak dilakukan dengan pemungutan suara rahasia, seperti yang diinginkan Rusia. Nebenzia mengulangi klaim Rusia bahwa referendum itu valid, dengan mengatakan penduduk di wilayah ini tidak ingin kembali ke Ukraina.
Sedangkan empat negara yang tetap mendukung Rusia dalam pemungutan suara menentang resolusi tersebut adalah Korea Utara, Belarusia, Suriah, dan Nikaragua. Alasan Korea Utara menentang, menurut Duta Besar Korea Utara Kim Song, negara itu mendukung penentuan nasib sendiri rakyat di empat wilayah yang dianeksasi oleh Rusia. Sikap ini dinilai sebagai hak yang dilindungi dalam Piagam PBB dan menyatakan hasilnya harus dihormati.
Kim menuduh AS dan negara-negara Barat secara brutal melanggar kedaulatan dan integritas teritorial bekas Yugoslavia, Afghanistan, Irak dan Libya dengan dalih mempromosikan perdamaian dan keamanan internasional tanpa pernah mempertanyakan tindakannya oleh DK. Dia berpendapat bahwa campur tangan AS dalam urusan internal negara terus berlanjut di abad ke-21.
Duta Besar Ukraina untuk PBB Sergiy Kyslytsya menyatakan penyesalan yang mendalam bahwa keempat negara membuat pilihan yang salah terhadap Piagam PBB. Dia mendesak mereka untuk mempertimbangkan kembali komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip PBB. Sedangkan 35 negara yang abstain, 19 negara di antaranya berasal dari Afrika, termasuk Afrika Selatan. Cina dan India juga abstain bersama dengan Pakistan dan Kuba.
MU PBB kini telah menyetujui empat resolusi yang mengkritik Rusia atas Ukraina. Suaranya mencerminkan opini dunia tetapi tidak mengikat secara hukum. Sedangkan Dewan Keamanan (DK) PBB yang mengikat secara hukum, telah terhalang untuk mengambil tindakan karena hak veto Rusia, yang digunakannya pada 29 September untuk memblokir kecaman atas upaya Rusia untuk mencaplok wilayah Ukraina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
