REPUBLIKA.CO.ID, BUENOS AIRES -- Kepala pengawas nuklir PBB, Badan Energi Atom Internasional (IAEA) Rafael Grossi berharap dapat "segera" kembali ke Ukraina. Negosiasi untuk mendirikan zona perlindungan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Zaporizhzhia sedang dilakukan.
Grossi perantara antara Rusia dan Ukraina dalam upaya mendirikan zona keamanan dan keselamatan di PLTN Ukraina yang diduduki Rusia tersebut. Beberapa pekan terakhir PLTN Zaporizhzhia mengalami pemadaman listrik karena terkena tembakan.
Sebelumnya IAEA mengatakan mereka sangat khawatir dengan ditahannya dua staf Ukraina di PLTN terbesar di Eropa tersebut. Zaporizhzhia salah satu dari empat wilayah yang dianeksasi Rusia. Tapi Moskow hanya berhasil menduduki setengah wilayah itu.
"Terdapat kemungkinan saya akan kembali ke Ukraina dan Rusia, pada prinsipnya kami sudah menyepakati hal itu, pada saat ini kami terus berkonsultasi untuk mendirikan zona perlindungan," katanya dalam perjalanan ke Argentina, Rabu (19/10/2022).
"Ini menyiratkan interaksi di mana saya menerima jawaban dan reaksi dari kedua belah pihak dan saya menantikan cara baru untuk melangkah maju dan untuk itu, di satu titik, mungkin saya harus segera kembali," tambahnya.
Perundingan dianggap sangat penting untuk meredakan kekhawatiran tentang resiko PLTN Zaporizhzhia terkena tembakan yang mulai memuncak sejak Agustus lalu. Rusia dan Ukraina saling tuduh tentang siapa yang melepaskan tembakan ke arah PLTN tersebut.
Grossi mengatakan kemungkinan Rusia menggunakan senjata nuklir di Ukraina tidak dapat dikesampingkan. Tapi ia yakin itu "bukan kemungkinan langsung."
"Saya yakin kemungkinan Rusia menggunakan senjata nuklir bukanlah kemungkinan langsung, jelas tidak ada yang bisa dikesampingkan, saya bukan mekanisme pembuat keputusan di negara itu, tapi saya yakin itu akan menjadi langkah ekstrem," katanya.
Sementara itu dalam topik yang berbeda Grossi mengatakan perundingan untuk mengaktifkan kembali kesepakatan nuklir Iran masih mengalami "kebuntuan". Ia menambahkan IAEA tidak memiliki informasi penting karena akses untuk melakukan inspeksi ditahan beberapa bulan terakhir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika