REPUBLIKA.CO.ID., ANKARA -- Turki pada Jumat (21/10/2022) mengecam keputusan Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa (OSCE) untuk mengirim perwakilan ke Armenia, dan mengatakan blok regional telah menjadi "pusat kebuntuan."
"Keputusan yang diambil sekarang bertentangan dengan aturan operasi OSCE. Perkembangan seperti itu tidak dapat diterima," kata Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu pada konferensi pers di Mersin, Turki.
Dia lebih lanjut mengatakan organisasi keamanan tidak dapat menemukan solusi untuk perselisihan lama Azerbaijan-Armenia karena "telah memihak penjajah" selama 30 tahun terakhir.
OSCE mengumumkan bahwa mereka akan mengirim tim penilai kebutuhan ke Armenia pada 21-27 Oktober menyusul undangan Yerevan.
Pada Selasa, blok tersebut mendesak "gencatan senjata segera" setelah konflik perbatasan terbaru antara Azerbaijan dan Armenia.
Hubungan antara Azerbaijan dan Armenia telah tegang sejak tahun 1991, ketika militer Armenia menduduki Nagorno-Karabakh, sebuah wilayah yang diakui secara internasional sebagai bagian dari Azerbaijan.
Baku membebaskan beberapa kota, desa, dan permukiman dari pendudukan Armenia selama bentrokan selama 44 hari pada musim gugur tahun 2020, yang berakhir setelah gencatan senjata yang ditengahi Moskow.
Perjanjian damai dirayakan sebagai kemenangan di Azerbaijan.
Keretakan AS-Arab Saudi atas pengurangan pasokan minyak
Terkait pertikaian yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat (AS) dan Arab Saudi mengenai pengurangan produksi minyak global, Ankara mengambil posisi di belakang Riyadh, dan menlu Turki menyebut kritik AS sebagai "intimidasi."
"Kami melihat bahwa sebuah negara (AS) mengancam Arab Saudi, dan intimidasi ini tidak benar," kata Cavusoglu.
Sanksi perlu dicabut jika dunia ingin harga minyak turun, tegasnya, seraya menambahkan bahwa masalah tersebut tidak dapat diselesaikan dengan "mengancam satu negara (Arab Saudi)."
Pada 5 Oktober, Arab Saudi, yang memimpin OPEC+, memberikan suara mendukung pengurangan produksi sekitar 2 juta barel per hari, dan Gedung Putih menuduh mereka tidak hanya memberikan dukungannya dan memberi tekanan pada negara lain untuk mengikuti.
Sementara Presiden AS Joe Biden secara vokal mengkritik kerajaan dan memperingatkan konsekuensi yang akan datang, dia belum mengungkapkan bentuk tanggapannya seperti apa.
Pemotongan pasokan itu juga terjadi hampir sebulan sebelum pemilihan paruh waktu AS, di mana Demokrat tampaknya rentan kehilangan suara karena harga gas yang lebih tinggi di negara dengan inflasi yang meluas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
