REPUBLIKA.CO.ID, QUEBEC CITY -- Partai separatis Quebec Kanada pada Selasa (25/10/2022) meminta pemerintah federal untuk memutuskan hubungan dengan monarki Inggris. Mereka mengatakan, momen pergantian takhta kerajaan Inggris dapat menjadi kesempatan untuk memutuskan hubungan dengan monarki.
Pemimpin Blok Quebec, Yves-Francois Blanchet, mengatakan, kesetiaan kepada kedaulatan asing tidak hanya ketinggalan zaman, tetapi juga mahal.
Pemungutan suara terkait proposal untuk melepaskan diri dari monarki Inggris dijadwalkan pada Rabu (26/10/2022).
"Pergantian takhta baru-baru ini di Inggris adalah kesempatan bagi warga Quebec dan Kanada untuk membebaskan diri dari hubungan monarki yang bobrok," kata Blanchet dalam sebuah pernyataan.
Memutus hubungan dengan monarki membutuhkan amandemen konstitusi, dengan dukungan dari setidaknya tujuh legislatif provinsi yang mewakili lebih dari 50 persen populasi, ditambah parlemen. Quebec tidak pernah secara resmi menyetujui konstitusi. Jajak pendapat mengatakan, penduduk Quebec merasa tidak terikat dengan kerajaan Inggris.
Inggris menjajah Kanada mulai akhir tahun 1500-an, dan negara itu tetap menjadi bagian dari kerajaan Inggris hingga tahun 1982. Sekarang Kanada adalah anggota Persemakmuran dari negara-negara bekas kekaisaran dengan raja Inggris sebagai kepala negara.
Sebanyak 14 anggota parlemen yang baru terpilih di Provinsi Quebec, Kanada menolak sumpah setia yang diwajibkan secara konstitusional kepada raja Inggris Raya. Menutut laporan Montreal Gazette, anggota parlemen menghapus kesetiaan mereka kepada Raja Charles III pada Jumat (21/10/2022) dalam teks sumpah yang ada di Konstitusi Kanada.
Para anggota parlemen itu justru bersumpah setia kepada warga Quebec. Pemimpin Majelis Nasional Parti Quebecois, Paul St-Pierre Plamondon mengatakan, dia yakin sumpah itu harus bermakna dan tulus. Dia mencatat bahwa penduduk Quebec tidak pernah setuju untuk bersumpah terhadap sebuah monarki.
“Ketika kami memberikan kata-kata kami, ketika kami membuat komitmen, ketika kami menandatangani dokumen atau memberikan suara pada undang-undang, kami melakukannya berdasarkan kehormatan kami, kami bertanggung jawab dalam setiap arti kata,” kata Plamondon, dikutip dari Anadolu Agency.
Konstitusi Kanada menetapkan bahwa semua legislatif provinsi dan anggota parlemen federal harus mengambil sumpah dalam teks yang menyatakan kesetiaan kepada Kerajaan Inggris Raya sebelum menjabat. Retorika anti-monarki di seluruh Kanada dimulai setelah kematian Ratu Elizabeth II bulan lalu. Dengan kematian Elizabeth, Pangeran Charles otomatis naik takhta menjadi raja.
Penobatan Raja Charles III akan digelar di Westminster Abbey pada 6 Mei 2023. Prosesi ini akan dilakukan dalam sebuah upacara yang akan merangkul masa lalu dan melihat ke dunia modern setelah 70 tahun pemerintahan mendiang Ratu Elizabeth II."Penobatan akan mencerminkan peran raja hari ini dan melihat ke masa depan, sambil berakar pada tradisi dan arak-arakan yang sudah berlangsung lama," kata Istana Buckingham.Pengumuman ini datang di tengah spekulasi bahwa upacraa penobatan akan berlangsung lebih sederhana dari penobatan mendiang Ratu Elizabeth II pada 1953. Media Inggris melaporkan kerajaan mengurangi daftar tamu dalam upacara penobatan dari 8 ribu menjadi 2 ribu.
Istana Buckingham mengatakan, Charles akan dimahkotai dalam upacara keagamaan yang dipimpin oleh uskup agung Canterbury Justin Welby. Permasuri Camilla juga akan dimahkotai bersama suaminya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika