REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Para menteri luar negeri (Menlu) negara-negara yang tergabung dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara akan bertemu di Sekretariat ASEAN di Jakarta pada Kamis (27/10/2022).
"Menlu ASEAN mulai tiba di Jakarta pada Rabu (26/10/2022) dan akan membahas perkembangan Myanmar pada Kamis, (27/10/2022)," ujar Direktur Jenderal Informasi Media Kemenlu RI, Hartyo Harkomoyo dalam keterangannya, Rabu.
Pertemuan para menlu ASEAN di Sekretariat ASEAN di Jakarta akan dilangsungkan secara tertutup. Pernyataan terkait hasil pembicaraan akan dikatakan akan disampaikan seusai pertemuan melalui pernyataan bersama ASEAN.
Pekan lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Kamboja Chum Sounry mengatakan, pembicaraan menlu ASEAN bakal mencakup tentang implementasi konsensus lima poin perdamaian Myanmar. Pertemuan, kata dia akan berupaya untuk menghasilkan rekomendasi tentang bagaimana mendorong proses perdamaian menjelang KTT ASEAN bulan depan. Kamboja adalah ketua ASEAN saat ini.
Sejak kudeta, ASEAN telah memimpin upaya perdamaian di Myanmar. Namun beberapa negara di blok 10 negara menjadi semakin jengkel dengan kurangnya kemajuan oleh junta dalam mengimplementasikan rencana tersebut. Lima poin konsensus termasuk mencakup keterlibatan dengan lawan dan penghentian permusuhan.
Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah mengatakan bulan lalu ASEAN perlu memutuskan pada November apakah konsensus perdamaian masih relevan atau tidak. Belakangan ini, di Myanmar masih terjadi beberapa insiden paling berdarah yang menewaskan puluhan orang.
Kamboja mengatakan, konflik itu tidak hanya memperburuk situasi kemanusiaan namun juga merusak upaya untuk menerapkan konsensus perdamaian yang disepakati antara Asean dan junta tahun lalu. "Kami sangat sedih dengan meningkatnya korban, dan penderitaan besar yang dialami orang-orang biasa di Myanmar. Oleh karena itu, kami sangat mendesak agar kekerasan segera dihentikan," kata pernyataan Kamboja yang menyerukan semua pihak untuk melakukan dialog.
Dalam sebuah surat terbuka yang ditujukan kepada para pemimpin ASEAN, 457 organisasi masyarakat sipil Myanmar menyerukan pembatalan rencana perdamaian ASEAN yang disepakati dengan militer. Sebagai gantinya mereka meminta ASEAN bekerja dengan para pemimpin sipil dan pemerintah bayangan Myanmar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
