REPUBLIKA.CO.ID, QUITO - Presiden Ekuador Guillermo Lasso menunjuk pengacara Fernando Santos sebagai menteri energi baru negara itu pada Senin (31/10/2022) waktu setempat. Santos adalah orang ketiga yang memegang jabatan baru di pemerintahan sejak Lasso menjabat pada Mei 2021.
Santos adalah seorang pengacara industri minyak yang berpengalaman dan mantan menteri. Ia menggantikan Xavier Vera yang mengundurkan diri pada Jumat pekan lalu di tengah penyelidikan kasus suapnya.
Vera dituduh mengatur pekerjaan di perusahaan minyak negara Petroecuador dengan imbalan suap. Namun ia menyangkal melakukan kesalahan.
Santos kemudian berjanji untuk meningkatkan produksi minyak nasional yang menjadi tujuan utama pemerintahan Lasso. Peningkatan itu mulai dari level saat ini 493 ribu barel per hari (bph).
"Anda, Presiden telah menetapkan tujuan untuk meningkatkan produksi dan kami akan melakukan segala upaya," kata Santos saat pengambilan sumpah. "Hari ini kita harus mengekstrak (minyak) yang sulit dengan sarana dan teknik ilmiah yang membutuhkan modal dan teknologi," lanjutnya.
"Kita harus memanggil perusahaan swasta dengan kontrak yang dinegosiasikan dengan baik dengan kondisi win-win," ujarnya menambahkan.
Lasso mengatakan dia ingin produksi minyak mencapai 750 ribu barel per hari pada saat masa jabatannya berakhir pada 2025. Santos sebelumnya menjabat sebagai menteri energi untuk negara Amerika Selatan pada tahun 1987 dan menjadi penasihat menteri pada 2021. Ia juga pernah bekerja sebagai kepala urusan hukum di Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC).
Santos mengungkapkan bahwa memindahkan jaringan pipa di wilayah Amazon negara sangat penting, sebab erosi telah menyebabkan tumpahan minyak. Menurutnya pemerintah juga harus melakukan perbaikan pada pekerjaan penyulingan.
Santos mengatakan dia sepakat dengan persetujuan undang-undang konsultasi masyarakat untuk proyek ekstraktif. Seperti diketahui proyek itu adalah salah satu tuntutan pengunjuk rasa anti-pemerintah yang menghalangi ekspor minyak awal tahun ini. Namun ia menegaskan bahwa kontrak yang sudah ditandatangani harus dihormati.
“Kita harus membuat masyarakat melihat bahwa manfaat pembangunan pertambangan dapat saling menguntungkan bagi masyarakat dan negara pada umumnya,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
