REPUBLIKA.CO.ID, TEGUCIGALPA -- Menteri Kesehatan mengumumkan Honduras akan memberikan wewenang pemakaian pil KB darurat atau morning-after pil bagi korban pemerkosaan. Izin ini diberikan setelah larangan selama lebih dari satu dekade. Meski demikian, larangan aborsi masih berlaku.
Negara mayoritas beragama Katolik melarang penjualan dan pemakaian morning-after pill pada tahun 2009. Tapi beberapa tahun terakhir memberi isyarat akan melunakan sikap dalam kasus ekstrem.
Honduras satu-satunya negara di Amerika Latin yang melarang morning-after pill sepenuhnya. Negara itu menghukum perempuan yang melakukan aborsi selama enam tahun penjara termasuk untuk kasus pemerkosaan dan inses.
"Kami akan menyediakan pil untuk korban pemerkosaan karena ini bukan metode konstraseptif," kata Menteri Kesehatan Honduras dalam sebuah kegiatan dengan organisasi perempuan pada Senin (1/10/2022) malam waktu setempat.
"Kami akan menunggu sampai unit regulasinya keluar untuk ditandatangani," tambahnya.
Masih belum diketahui bagaimana petugas kesehatan memverifikasi tuduhan pemerkosaan atau mendistribusikan pilnya. Organisasi perempuan mengatakan perubahan kebijakan tidak cukup untuk mengatasi kehamilan yang tak diinginkan.
Terutama di negara dengan angka kehamilan remaja tertinggi kedua di Amerika Latin. "Pengumuman ini tidak cukup," kata ketua Honduran Women's Rights Center Maria Elena Mendez.
"Remaja perempuan yang hamil juga mengalami diskriminasi dan tidak dapat melanjutkan sekolah dan bekerja, masuk dalam lingkaran marjinalisasi dan penderitaan," katanya.
Kelompok hak asasi manusia dan perempuan terus menuntut dekriminalisasi aborsi di Honduras. Pada tahun 2019 lalu kelompok hak reproduktif setempat mengatakan setiap tahun terjadi 50 sampai 80 ribu aborsi diam-diam di Honduras.
Ikuti Whatsapp Channel Republika