REPUBLIKA.CO.ID, PRETORIA -- Pihak-pihak yang bertikai di Ethiopia menyetujui penghentian konflik secara permanen pada Rabu (2/11/2022). Konflik yang telah menewaskan ratusan ribu orang dan jutaan orang mengungsi ini telah berlangsung selama dua tahun.
Pemimpin negosiator untuk pemerintah Ethiopia Redwan Hussein, sedangkan negosiator utama Tigray Getachew Reda. Sebuah rancangan teks perjanjian yang dibagikan kepada Associated Press oleh seorang diplomat mengatakan, pasukan Tigray akan dilucuti, dimulai dengan senjata ringan dalam waktu 30 hari sejak penandatanganan Rabu. Sedangkan pasukan keamanan federal Ethiopia akan mengambil kendali penuh atas semua fasilitas federal, instalasi, dan infrastruktur utama seperti bandara dan jalan raya di wilayah Tigray.
Kesepakatan final yang terperinci tidak dipublikasikan. Namun pernyataan bersama singkat itu mencatat program perlucutan senjata yang terperinci dan pemulihan tatanan konstitusional di Tigray.
Pemerintah Ethiopia akan terus memulihkan layanan dasar ke wilayah Tigray. Hubungan komunikasi, transportasi, dan perbankan bagi lebih dari lima juta orang telah terputus sejak pertempuran dimulai. Para pihak juga berkomitmen untuk akses kemanusiaan yang tidak terbatas.
“Iblis akan ada dalam implementasinya,” kata mantan Presiden Kenya Uhuru Kenyatta,yang membantu memfasilitasi pembicaraan tersebut.
Panel Uni Afrika dengan perwakilan dari kedua belah pihak dan pakar Afrika akan memantau prosesnya. Sedangkan negara tetangga Eritrea yang telah berjuang bersama Ethiopia, bukan bagian dari pembicaraan damai. Rancangan itu mengatakan pihak Ethiopia dan Tigray setuju untuk menghentikan kolusi dengan kekuatan eksternal yang memusuhi salah satu pihak.
Pasukan Eritrea dipersalahkan atas beberapa pelanggaran terburuk dalam konflik, termasuk pemerkosaan. Para saksi menggambarkan pembunuhan dan penjarahan oleh pasukan Eritrea bahkan selama pembicaraan damai.
Pasukan dari wilayah Amhara tetangga Ethiopia juga telah memerangi pasukan Tigray, tetapi perwakilan Amhara juga bukan bagian dari pembicaraan. “Amhara tidak dapat diharapkan untuk mematuhi hasil apapun dari proses negosiasi yang mereka pikir mereka tidak termasuk,” kata ketua Asosiasi Amhara Amerika Tewodrose Tirfe.
Tapi para pengamat yang sudah lama tegang karena konflik menyambut baik kesepakatan itu. “Ini adalah langkah pertama yang disambut baik,” kata juru bicara Sekretaris Jenderal Perserikatan PBB (PBB) Stephane Dujarric.
Konflik di Ethiopia mulai pada November 2020, kurang dari setahun setelah Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian karena berdamai dengan Eritrea. Pemerintah Abiy sejak itu menyatakan otoritas Tigray yang memerintah Ethiopia selama hampir tiga dekade sebelum Abiy menjabat sebagai organisasi teroris. Rancangan perjanjian itu pun memutuskan pemerintah Ethiopia akan memfasilitasi pencabutan penunjukan teroris itu.
"Kesepakatan yang ditandatangani hari ini di Afrika Selatan adalah monumental dalam memajukan Ethiopia di jalur reformasi yang kami mulai empat setengah tahun lalu," kata Abiy dalam sebuah pernyataan setelah perjanjian.
"Komitmen kami untuk perdamaian tetap teguh," ujarnya.
Tapi Abiy melihat kesepakatan itu sebagai kemenangan bagi pemerintahnya. "Kita perlu meniru kemenangan yang kita dapatkan di medan perang dalam upaya perdamaian juga," ujarnya dalam pidato beberapa jam sebelum pengumuman penghentian konflik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
