REPUBLIKA.CO.ID, SHARM EL-SHEIKH -- Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengatakan, negaranya akan membutuhkan keringanan utang dan akan mencari kompensasi atas kerusakan iklim. Pakistan perlu melakukan pemulihan dari bencana banjir yang merugikan sekitar 30 miliar dolar AS.

Berbicara pada di konferensi iklim COP27 bersama Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Senin (7/11/2022), Sharif mengatakan, meningkatnya utang publik Pakistan menghambat pemulihan negara itu.

"Jutaan orang pergi ke musim dingin tanpa tempat tinggal atau mata pencaharian. Perempuan dan anak-anak masih mencari kami untuk melindungi kebutuhan dasar mereka," ujarnya.

Pakistan dan negara-negara rentan iklim lainnya menuntut agar pembicaraan iklim PBB tahun ini di Mesir mengambil langkah-langkah untuk memobilisasi dana kerugian dan kerusakan untuk negara-negara yang dilanda bencana. Beberapa mengatakan negara-negara kaya memiliki kewajiban untuk membayar biaya tersebut karena emisi historisnya sebagian besar bertanggung jawab atas pemanasan global saat ini.

Sharif menyatakan, pemerintah telah mengerahkan setiap sumber daya yang tersedia untuk upaya bantuan nasional, tetapi itu tidak cukup. Dia menggambarkan ratusan jembatan yang rusak di seluruh negeri. Selain itu, air danau yang tergenang yang sekarang mengotori lanskap pertanian selatan Pakistan.

Guterres mengunjungi Pakistan pada September untuk melihat kerusakan akibat banjir. Dia mendesak lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia dan kepada para pemimpin di KTT G20 mendatang di Indonesia untuk mereformasi kebijakan yang mengatur pengurangan utang dan keputusan pinjaman lunak.

Ikuti Whatsapp Channel Republika