REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden kerap menggunakan istilah "titik belok" ketika menggambarkan situasi politik global saat ini. Ketika masyarakat harus memilih antara pemerintahan demokratis dengan kediktatoran atau dunia berubah selamanya.
Presiden China Xi Jinping yang bulan lalu menegaskan kekuasaannya di perekonomian terbesar kedua di dunia akan mengangkat masalah itu. Barat khawatir Xi berencana menjadikan dirinya sebagai penguasa China seumur hidup.
"Apa yang disebut narasi 'demokrasi versus otoritarian' tidaklah mendefinisikan apa yang terjadi di dunia saat ini, apalagi mewakili tren zaman ini," kata Xi pada Biden, menurut laporan media-media pemerintah China mengenai pertemuan kedua pemimpin di Bali, Senin (14/11/2022) kemarin.
"Xi Jinping menekankan kebebasan, demokrasi dan hak asasi manusia merupakan tujuan bersama umat manusia, dan juga tujuan Partai Komunis China, Amerika Serikat memiliki demokrasi gaya Amerika, China memiliki demokrasi gaya China," kata laporan-laporan itu.
Presiden China memimpin sistem satu partai yang menurut banyak kelompok hak asasi manusia, politisi dan akademisi Barat sebagai kediktaktoran sebab lemahnya independensi sistem peradilan, kebebasan pers, atau hak pilih universal untuk jabatan nasional. Kritik terhadap Xi dan partainya disensor dan krikitus dapat dihukum penjara.
Tahun lalu Biden mengumumkan 100 tokoh dunia dalam pertemuan virtual mengenai topik ini. Ia bertanya pada mereka "apakah kita akan membiarkan kemerosotan hak dan demokrasi terus berlanjut? Atau bersama-sama kita akan memiliki visi dan keberanian untuk bergerak sekali lagi untuk kemajuan dan kebebasan manusia?"
Xi dan pejabat China lainnya tidak diundang dalam pertemuan tersebut. Beijing menyebut pertemuan itu "memecah belah." Pada 2021 lalu lembaga think-tank International Institute for Democracy and Electoral Assistance mengatakan jumlah ancaman terhadap demokrasi mencapai rekor tertinggi.
Biden memuji hasil pemilu sela AS pekan lalu sebagai kemenangan bagi demokrasi AS. Ia mencatat kekalahan sejumlah kandidat yang "menolak hasil pemilu" pemilihan presiden 2020.
Ikuti Whatsapp Channel Republika