REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Pemerintah Rusia menuding Barat bertanggung jawab atas krisis kemanusiaan dan ekonomi yang kini tengah melanda Afghanistan. Moskow menilai, perlu ada solusi komprehensif untuk mengatasi situasi di negara tersebut.
“Kami yakin akan perlunya solusi komprehensif untuk masalah ekonomi Afghanistan. Kami berpikir bahwa tanggung jawab utama terletak pada negara-negara kolektif Barat. Mereka tidak hanya membawa negara itu ke keadaan menyedihkan saat ini selama 20 tahun, tapi mereka juga tanpa malu melanjutkan pencekikan ekonominya dengan membekukan aset nasional Afghanistan,” kata Perwakilan Khusus Presiden Rusia untuk Afghanistan Zamir Kabulov, Rabu (16/11/2022), dilaporkan kantor berita Rusia, TASS.
Dia mendesak agar aset milik Afghanistan yang masih dibekukan segera dicairkan. "Kami dengan tegas menuntut agar Amerika Serikat (AS) dan sekutunya tanpa syarat membuka blokir aset keuangan nasional Afghanistan guna memberikan kesempatan kepada pihak berwenang untuk menggunakan hak hukum mereka untuk mengejar kebijakan keuangan dan ekonomi yang independen," ucap Kubalov.
Sejak Taliban kembali mengambil alih kekuasaan di Afghanistan pada Agustus tahun lalu, beberapa negara Barat, termasuk Amerika Serikat (AS), memang memutuskan membekukan aset Afghanistan yang berada di negara mereka. AS, misalnya, memblokir aset berupa uang milik bank sentral Afghanistan senilai hampir 9,5 miliar dolar AS. Namun pada Februari lalu, Presiden Joe Biden telah menandatangani surat perintah untuk mencairkan 7 miliar dolar AS di antaranya.
Dana 7 miliar dolar AS tersebut dipecah untuk dua keperluan. Sebanyak 3,5 miliar dolar AS dialokasikan untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Afghanistan. Kemudian sisa 3,5 miliar dolar AS lainnya digunakan untuk memberikan kompensasi kepada warga AS yang menjadi korban aksi terorisme, termasuk peristiwa 11 September 2001.
Taliban, termasuk warga Afghanistan, memprotes keputusan Biden mengalokasikan 3,5 miliar dolar AS untuk kompensasi warga AS yang menjadi korban terorisme. Sebab dana itu milik rakyat Afghanistan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika