REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada Kamis (17/11) memutuskan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) memiliki kekebalan atau impunitas terkait gugatan atas pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi. Pemerintah mengatakan posisi senior putra mahkota yang merupakan penguasa de facto Arab Saudi telah melindunginya dari gugatan yang diajukan oleh tunangan Khashoggi dan kelompok hak asasi yang didirikan Khashoggi, Democracy for The Arab World Now (DAWN).
Departemen Luar Negeri AS pada Kamis menyebut seruan pemerintah untuk melindungi putra mahkota Saudi dari pengadilan AS dalam pembunuhan Khashoggi adalah murni keputusan hukum. Seorang hakim federal di Washington telah memberikan tenggat waktu kepada pemerintah AS hingga Kamis tengah malam untuk menyatakan pendapat atas klaim pengacara putra mahkota bahwa, kedudukan pejabat tinggi MBS membuatnya kebal secara hukum dalam kasus tersebut. Pemerintahan Biden juga memiliki opsi untuk tidak menyatakan pendapat.
Kekebalan berdaulat adalah sebuah konsep yang berakar pada hukum internasional. Negara dan pejabat mereka bisa mendapatkan perlindunhan dari beberapa proses hukum di pengadilan domestik negara asing lainnya. Departemen Luar Negeri mengatakan, dengan menjunjung tinggi konsep "kekebalan berdaulat" bahwa para pemimpin Amerika tidak perlu khawatir diseret ke pengadilan asing untuk menghadapi tuntutan hukum di negara lain.
Pejabat Saudi membunuh Khashoggi di konsulat Saudi di Istanbul. Mereka diyakini telah memutilasi jasad Khashoggi meskipun jenazahnya tidak pernah ditemukan. Komunitas intelijen AS menyimpulkan putra mahkota Arab Saudi telah menyetujui pembunuhan terhadap jurnalis kawakan tersebut. Khashoggi dikenal sebagai jurnalis yang kerap mengkritik pemerintahan MBS, yang membungkam orang-orang yang dianggapnya saingan atau kritikus.
“Sejak hari-hari awal pemerintah Amerika Serikat telah menyatakan keprihatinan yang mendalam terkait tanggung jawab agen Saudi atas pembunuhan Jamal Khashoggi,” kata Departemen Luar Negeri, tanpa menyebutkan dugaan peran MBS dalam pembunuhan itu.
Tunangan Khashoggi, Hatice Cengiz, dan DAWN menggugat MBS, pembantu utamanya dan pihak lainnya di pengadilan federal Washington atas dugaan peran mereka dalam pembunuhan Khashoggi. Arab Saudi mengatakan sang pangeran tidak memiliki peran langsung dalam pembunuhan itu.
“Sungguh ironis bahwa Presiden Biden sendirian meyakinkan MBS dapat lolos dari pertanggungjawaban ketika Presiden Biden yang berjanji kepada rakyat Amerika bahwa dia akan melakukan segalanya untuk meminta pertanggungjawabannya,” kata Kepala DAWN, Sarah Leah Whitson.
Pada Februari 2021 Biden mengesahkan rilis versi yang tidak diklasifikasikan dari temuan komunitas intelijen tentang peran MBS dalam pembunuhan Khashoggi. Biden berpendapat pada saat itu tidak ada preseden bagi AS untuk bergerak melawan pemimpin mitra strategis. Militer AS telah lama melindungi Arab Saudi dari musuh eksternal, dengan imbalan Arab Saudi menjaga pasar minyak global tetap bertahan.
“Tidak mungkin membaca langkah pemerintahan Biden hari ini sebagai sesuatu yang lebih dari kapitulasi terhadap taktik tekanan Saudi, termasuk memangkas produksi minyak untuk memutar senjata kita guna mengenali taktik kekebalan palsu MBS,” kata Whitson.
Pendukung hak asasi manusia mengatakan, langkah pemerintahan Biden memberikan kekebalan hukum akan mendukung MBS dan pemimpin otoriter lainnya di seluruh dunia melakukan lebih banyak pelanggaran hak. MBS menjabat sebagai penguasa de facto Arab Saudi menggantikan ayahnya yang sudah lanjut usia, Raja Salman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika