REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Tuan rumah penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) Thailand meminta para pemimpin negara untuk fokus pada penyelesaian masalah ekonomi global yang mendesak di berbagai bidang seperti perdagangan dan inflasi.
Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai mengatakan pada Kamis (17/11/2022), pertemuan blok beranggotakan 21 negara itu berlangsung di titik penting dengan dunia menghadapi berbagai risiko. “Itulah mengapa APEC tahun ini harus mengatasi tantangan ini dan memberikan harapan kepada dunia secara luas,” katanya dalam sebuah pernyataan.
Organisasi yang didirikan untuk mempromosikan integrasi ekonomi ini terdiri dari 38 persen populasi global dan 62 persen produk domestik bruto dan 48 perdagangan perdagangan dunia. Sementara Thailand berharap untuk membuat kemajuan dalam membentuk Area Perdagangan Bebas Asia Pasifik (FTAAP), pembicaraan tersebut dilakukan di tengah ketegangan geopolitik atas perang di Ukraina dan titik nyala lainnya seperti Taiwan dan semenanjung Korea.
Presiden Cina Xi Jinping menghadiri KTT tersebut memperingatkan terhadap ketegangan Perang Dingin di kawasan. Dia mengatakan pada Kamis, Asia-Pasifik bukanlah halaman belakang siapa pun dan tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar.
"Tidak ada upaya untuk mengobarkan perang dingin baru yang akan diizinkan oleh rakyat atau zaman kita," kata Xi dalam sambutan tertulis yang disiapkan untuk acara bisnis yang terkait dengan KTT tersebut.
Hubungan antara dua ekonomi terbesar dunia, China dan Amerika Serikat (AS), telah tegang dalam beberapa tahun terakhir karena masalah-masalah seperti tarif, Taiwan, kekayaan intelektual, pencabutan otonomi Hong Kong, dan perselisihan atas Laut Cina Selatan.
Xi mengadakan pertemuan puncak yang jarang terjadi dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida saat berada di Bangkok. Pertemuan tingkat kepemimpinan pertama antara kedua negara dalam hampir tiga tahun itu terjadi setelah Kishida menyampaikan keprihatinan tentang perdamaian di Selat Taiwan. Laporan CCTV menyatakan, Xi mengatakan kepada Kishida bahwa masalah Taiwan melibatkan landasan politik hubungan antara kedua negara dan sengketa wilayah harus dikelola dengan baik.