Senin 21 Nov 2022 08:05 WIB

Menlu Korut: Sekjen PBB Berpihak

Menurut Korut, Guterres gagal menjaga imparsialitas dan objektivitas.

Rep: Lintar Satria/ Red: Friska Yolandha
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres berbicara menjelang KTT G20 di Bali, Indonesia, Senin, 14 November 2022.
Foto: AP/Achmad Ibrahim
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres berbicara menjelang KTT G20 di Bali, Indonesia, Senin, 14 November 2022.

REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Menteri Luar Negeri Korea Utara (Korut) menuduh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres berpihak pada Amerika Serikat (AS). Menurutnya Guterres gagal menjaga imparsialitas dan objektivitas.

"Baru-baru ini saya kerap menganggap Sekretaris Jenderal PBB anggota Gedung Putih atau Departemen Luar Negeri AS," kata Menteri Luar Negeri Korut Choe Son Sui, Ahad (20/11/2022).

Baca Juga

Hal itu ia sampaikan dalam pernyataan yang dirilis media pemerintah Korut saat membela hak Pyongyang mengembangkan senjata untuk pertahanannya sendiri. Pekan lalu Korut menembakan apa yang dicurigai sebagai rudal antar-benua (ICBM).

Rudal jarak jauh yang dapat menjangkau AS itu mendarat hanya 200 kilometer dari perbatasan laut Jepang. Peluncuran yang dilaporkan pemerintah Korea Selatan (Korsel) dan Jepang ini dilakukan satu hari setelah Korut menembakan rudal yang lebih kecil sebagai respon atas langkah AS meningkatkan kehadirannya di kawasan.

Peluncuran ini menambah jumlah tembakan rudal Korut tahun ini yang sudah tembus rekor. Tahun ini Pyongyang juga menguji ICBM untuk pertama kalinya sejak 2017. Korut mengakhiri moratorium peluncuran rudal jarak jauhnya ketika perundingan denuklirisasi mengalami kebuntuan.  

Militer Korsel memproyeksikan ketinggian rudal itu mencapai 6.100 kilometer dan terbang sejauh 1.000 kilometer dengan kecepatan maksimal 22 Mach.

Korut kerap menggelar uji coba dengan menggunakan lintasan "tinggi" di mana rudal dapat terbang lebih tinggi ke angkasa tapi jaraknya lebih pendek dibandingkan dengan lintasan normal.

Pangkalan Militer Misawa yang menjadi pangkalan pasukan AS dan Jepang sempat mengeluarkan perintah untuk mencari perlindungan.

sumber : Reuters
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement