REPUBLIKA.CO.ID, PYONGYANG -- Korea Utara (Korut) menilai sikap yang ditunjukan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres hanya perpanjangan tangan dari Amerika Serikat (AS). Tindakan itu dinilai sangat tercela dan tidak sesuai dengan tujuan dan prinsip Piagam PBB.
"Ini jelas membuktikan bahwa dia adalah boneka AS," ujar Menteri Luar Negeri Korut Choe Son-hui saat menuduh Guterres mengabaikan tindakan AS dan sekutunya saat membawa uji peluru kendali balistik antarbenua (ICBM) Korut ke Dewan Keamanan (DK) PBB.
Choe mengecam Sekjen PBB karena bergabung dengan ancaman yang dipimpin AS atas uji coba ICBM baru-baru ini. Guterres sebelumnya mengeluarkan pernyataan yang mengutuk keras peluncuran ICBM Korut pada pekan lalu. Dia menyerukan agar Pyongyang segera berhenti mengambil tindakan provokatif lebih lanjut. Pernyataan Guterres muncul setelah Amerika Serikat dan negara lain mengeluarkan kritik serupa terhadap uji ICBM Korut yang menunjukkan potensi untuk menyerang wilayah di benua Amerika.
“Saya sering menganggap sekretaris jenderal PBB sebagai anggota Gedung Putih AS atau Departemen Luar Negerinya,” kata Choe.
“Saya mengungkapkan penyesalan saya yang kuat atas fakta bahwa sekretaris jenderal PBB telah mengambil sikap yang sangat tercela, tidak menyadari tujuan dan prinsip Piagam PBB dan misinya yang tepat yaitu menjaga ketidakberpihakan, objektivitas, dan kesetaraan dalam segala hal," ujarnya.
Choe membela uji coba rudal terbaru sebagai tindakan yang sah dan hanya menggunakan hak untuk membela diri. Upaya ini sebagai upaya melawan latihan perang nuklir yang provokatif oleh AS dan sekutunya.
Menurut Choe, hanya saja pada momen kali ini, paling menakjubkan dan menyedihkan baginya mendengar Guterres masih menyalahkan Korut atas gejolak ketegangan baru-baru ini di Semenanjung Korea, bukan AS. Sehari sebelum uji ICBM pada 1 November, Choe mengancam akan melancarkan tanggapan militer yang lebih keras terhadap langkah-langkah AS untuk meningkatkan komitmen keamanannya terhadap Korea Selatan dan Jepang.
DK PBB menjadwalkan pertemuan darurat pada Senin (21/11/2022) pagi atas permintaan Jepang terkait peluncuran ICBM Korut. Namun, pertemuan ini belum diketahui pasti akan menjadi momen PBB menjatuhkan sanksi ekonomi baru pada Pyongyang mempertimbangkan Beijing dan Moskow memiliki hak veto. Kedua negara anggota DK PBB itu pada awal tahun menjatuhkan veto atas permintaan yang sama.
Tapi, para diplomat top dari negara-negara industri demokrasi utama dunia mengeluarkan pernyataan bersama yang menyerukan langkah tegas oleh DK PBB sebagai reaksi atas peluncuran rudal Korut. "Tindakan (Korut) menuntut tanggapan yang bersatu dan kuat dari komunitas internasional, termasuk perlunya tindakan signifikan lebih lanjut yang akan diambil oleh DK PBB,” kata pernyataan menteri luar negeri dari negara-negara G7 yang terdiri dari Kanada, Prancis , Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan AS.
Peluncuran ICBM pada 18 November adalah yang terbaru dalam uji coba rudal Korut. Para ahli menilai, tindakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan nuklirnya dan meningkatkan pengaruhnya dalam diplomasi masa depan.
Pemimpin Korut Kim Jong-un pun mengamati peluncuran rudal Hwasong-17 itu dan menyebutnya sebagai senjata dapat diandalkan dan berkapasitas maksimum untuk menahan ancaman militer AS. Beberapa ahli mengatakan Hwasong-17 masih dalam pengembangan tetapi itu adalah rudal jarak jauh Korut dan dirancang untuk membawa beberapa hulu ledak nuklir untuk mengatasi sistem pertahanan rudal AS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika