REPUBLIKA.CO.ID,TEL AVIV -- Politisi ekstremis Itamar Ben-Gvir akan menjadi Menteri Keamanan Nasional Israel berikutnya. Keputusan ini merupakan sebagian dari beberapa kesepakatan koalisi yang dicapai oleh Partai Likud pimpinan Benjamin Netanyahu.
Likud mengumumkan kesepakatan dengan partai Jewish Power Ben-Gvir pada Jumat (25/11/2022). Sedangkan negosiasi dengan tiga calon mitra koalisi sayap kanan dan ultra-Ortodoks lainnya terus berlanjut. Jika berhasil, Netanyahu akan kembali ke kantor perdana menteri dan memimpin pemerintahan sayap kanan yang paling religius dalam sejarah Israel.
Sebagai bagian dari kesepakatan koalisi, menurut Likuid, Kementerian Keamanan Dalam Negeri saat ini akan berganti nama menjadi Kementerian Keamanan Nasional. Lembaga itu akan diberikan kekuasaan yang diperluas.
Sebagai kepala kementerian, Ben-Gvir akan mengawasi polisi dan polisi perbatasan paramiliter yang beroperasi bersama tentara Israel di pusat-pusat populasi Palestina. Pemberian peran sensitif kepada Ben-Gvir menimbulkan kekhawatiran akan eskalasi lebih lanjut dalam ketegangan Israel-Palestina.
Peran baru Ben-Gvir ini memungkinkan untuk menerapkan beberapa kebijakan garis keras terhadap warga Palestina. Dia dan sekutunya bisa memberikan kekebalan kepada tentara Israel menembak warga Palestina, mendeportasi anggota parlemen saingannya. Pemerintah pun dapat menjatuhkan hukuman mati pada warga Palestina yang dihukum karena menyerang orang Yahudi.
Anggota parlemen Likud Yaron Levin memuji perjanjian yang ditandatangani pada Kamis (24/11/2022). "Perjanjian pertama untuk membangun pemerintahan sayap kanan yang stabil yang dipimpin oleh Benjamin Netanyahu," ujarnya.
Ben-Gvir adalah murid seorang rabi rasis Meir Kahane yang dilarang oleh parlemen. Partai Kach Kahane dicap sebagai kelompok teroris oleh Amerika Serikat (AS) sebelum dia dibunuh di New York pada 1990.
Menjelang pemilihan 1 November, Ben-Gvir menjadi berita utama karena pidato dan aksi anti-Palestina. Dia mengacungkan pistol dan mendorong polisi untuk menembaki pelempar batu Palestina di lingkungan Yerusalem. Sebelum menjadi pengacara dan terjun ke dunia politik, Ben-Gvir sempat dihukum karena pelanggaran, termasuk menghasut rasisme dan mendukung organisasi teroris.
Ben-Gvir pertama kali masuk parlemen pada 2021, setelah partai Jewish Power bergabung dengan partai Religious Zionism. Sekutu politik terdekat Ben-Gvir pemimpin Religious Zionism Bezalel Smotrich sedang melakukan negosiasi terpisah dengan Likud yang muncul sebagai partai terbesar dalam pemilu.
Netanyahu telah menolak keras beberapa tuntutan, seperti Smotrich ingin memimpin Kementerian Pertahanan. Pembicaraan saat ini fokus pada ketentuan dengan Smotrich akan menjadi menteri keuangan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika