REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pentagon dilaporkan tengah mempertimbangkan proposal untuk mengirimkan senjata tempur canggih untuk Ukraina. Boeing akan memasok Ukraina dengan bom presisi kecil dan dipasang pada roket.
Persediaan militer AS dan sekutu dikabarkan menyusut. Ukraina menghadapi peningkatan kebutuhan akan senjata yang lebih canggih saat perang berlanjut.
Sistem yang diusulkan Boeing dijuluki Ground-Launched Small Diameter Bomb (GLSDB). Sistem tersebut adalah salah satu dari sekitar setengah lusin rencana untuk mendapatkan amunisi baru ke dalam produksi untuk Ukraina dan sekutu Eropa Timur Amerika.
Menurut dokumen dan tiga sumber yang mengetahui rencana tersebut, GLSDB dapat dikirimkan pada awal musim semi 2023. Sistem ini menggabungkan GBU-39 Small Diameter Bomb (SDB) dengan motor roket M26, yang keduanya umum di inventaris AS.
Pembeli senjata utama Angkatan Darat AS Dough Bush mengatakan di Pentagon pekan lalu, bahwa Angkatan Darat juga melihat percepatan produksi peluru artileri 155 milimeter. Amunisi terssebur saat ini hanya diproduksi di fasilitas pemerintah.
"Invasi ke Ukraina mendorong permintaan senjata dan amunisi buatan Amerika, sementara sekutu AS di Eropa Timur menempatkan banyak pesanan untuk berbagai senjata saat mereka memasok Ukraina," kata Bush.
Menurut ahli senjata dan keamanan di Pusat Studi Strategis dan Internasional, Tom Karako, rencanan ini tentang mendapatkan kuantitas dengan biaya murah. Karako mengatakan persediaan AS yang turun membantu menjelaskan ketergesaan untuk mendapatkan lebih banyak senjata sekara.
"Persediaan semakin rendah dibandingkan dengan tingkat yang ingin kita simpan dan tentu saja ke tingkat yang kita perlukan untuk mencegah konflik China," kata dia.
Karako juga mencatat bahwa keluarnya AS dari Afghanistan meninggalkan banyak bom yang dijatuhkan dari udara. Mereka tidak dapat dengan mudah digunakan dengan pesawat Ukraina "Namun dalam konteks hari ini kita harus mencari cara inovatif untuk mengubahnya menjadi kemampuan standoff," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika