Penduduk mengatakan polisi telah meminta telepon kepada orang-orang yang melewati daerah itu untuk memeriksa apakah memiliki jaringan pribadi virtual (VPN) dan aplikasi Telegram yang telah digunakan oleh pengunjuk rasa. VPN ilegal bagi kebanyakan orang di China, sedangkan aplikasi Telegram diblokir dari internet China.
Ketidakpuasan yang membara dengan kebijakan pencegahan Covid-19 yang sudah berlangsung sepanjang tiga tahun memicu protes yang lebih luas di berbagai kota selama akhir pekan. Gelombang pembangkangan sipil terbesar di China sejak Xi Jinping berkuasa satu dekade lalu datang ketika jumlah kasus Covid-19 mencapai rekor tertinggi setiap hari dan sebagian besar kota menghadapi penguncian baru.
Covid-19 di China terus menyebar meskipun sebagian besar dari 1,4 miliar penduduknya berupaya mencegah penularan dengan mematuhi kebijakan "zero-Covid" untuk memberantas semua wabah dan mempertahankan pengaturan perbatasan yang ketat. Penguncian telah memperburuk salah satu pelambatan paling tajam dalam pertumbuhan yang dialami China dalam beberapa dekade, mengganggu rantai pasokan global dan pasar keuangan yang bergolak.
Surat kabar resmi Partai Komunis People's Daily dalam tajuk rencana pada Selasa, tidak menyebutkan tentang protes. Namun, media itu mendesak warga untuk dengan teguh menerapkan kebijakan "zero-Covid". Tindakan itu dinilai mengutamakan kehidupan orang, dengan mengatakan bahwa kemenangan akan datang melalui ketekunan melalui ribuan kesulitan.
"Semakin sulit, semakin Anda harus menjaga tekad," kata tajuk tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
