REPUBLIKA.CO.ID, SHANGHAI -- Orang-orang di pusat manufaktur Cina di Guangzhou bentrok dengan polisi anti huru hara bersetelan hazmat putih pada Selasa (29/11/2022) malam. Protes ini yang terbaru dari serangkaian demonstrasi yang meningkat selama akhir pekan karena penguncian Covid-19.
Dalam satu video yang diposting di Twitter, puluhan polisi anti huru hara dengan seragam pandemi serba putih, memegang perisai di atas kepalanya. Mereka maju dalam formasi untuk meruntuhkan penghalang penguncian saat benda-benda terbang ke arah mereka. Polisi kemudian terlihat mengawal deretan orang yang diborgol ke lokasi yang tidak diketahui.
Klip video lain menunjukkan orang-orang melemparkan benda ke arah polisi, sementara klip ketiga menunjukkan tabung gas air mata mendarat di tengah kerumunan kecil di jalan sempit. Orang-orang kemudian berlarian untuk menghindari asap.
Reuters// memverifikasi bahwa video tersebut direkam di distrik Haizhu, Guangzhou, tempat kerusuhan terkait Covid-10 dua minggu lalu. Namun tidak dapat dipastikan kapan klip tersebut diambil atau urutan kejadian yang tepat dan apa yang memicu bentrokan tersebut.
Posting media sosial mengatakan, bentrokan itu terjadi pada Selasa malam dan disebabkan oleh perselisihan tentang pembatasan penguncian.
China Dissent Monitor dijalankan oleh Freedom House yang didanai pemerintah Amerika Serikat memperkirakan, setidaknya 27 demonstrasi terjadi di seluruh China dari Sabtu hingga Senin (26-28/11). Sedangkan lembaga think tank// ASPI Australia memperkirakan 43 protes di 22 kota.
Bentrokan terbaru ini mengikuti protes di Shanghai, Beijing, dan di tempat lain. Gelombang pembangkangan sipil ini menjadi yang terbesar di China sejak protes Tiananmen 1989, membuat ekonomi China terpuruk setelah tumbuh dengan kecepatan yang sangat tinggi selama beberapa dekade.
Dalam sebuah pernyataan yang tidak mengacu pada protes, badan tertinggi Partai Komunis yang bertanggung jawab atas lembaga penegak hukum mengatakan pada Selasa malam, Cina akan dengan tegas menindak aktivitas infiltrasi dan sabotase pasukan musuh. Komisi Urusan Politik dan Hukum Pusat juga mengatakan, tindakan ilegal dan kriminal yang mengganggu ketertiban sosial tidak akan ditoleransi. Sedangkan Kementerian Luar Negeri mengatakan, hak dan kebebasan harus dilaksanakan sesuai hukum.
Ikuti Whatsapp Channel Republika