REPUBLIKA.CO.ID, HONG KONG -- Menteri Keamanan Hong Kong Chris Tang pada Rabu (30/11/2022), memperingatkan bahwa protes kota terhadap pembatasan antivirus China adalah dasar dari revolusi warna lainnya. Dia mendesak penduduk untuk tidak berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat merusak keamanan nasional.
Tang mengatakan, beberapa acara di kampus universitas dan jalan-jalan kota telah berusaha menghasut orang lain untuk menargetkan pemerintah pusat China atas nama memperingati kebakaran mematikan di ujung barat negara itu pekan lalu. "Ini bukan kebetulan tetapi sangat terorganisir," katanya di badan legislatif.
Protes meletus di kota-kota besar wilayah daratan selama akhir pekan setelah kobaran api yang menewaskan sedikitnya 10 orang di Urumqi, ibu kota wilayah Xinjiang. Peristiwa ini memicu kemarahan tentang kesalahan petugas pemadam kebakaran atau korban yang mencoba melarikan diri diblokir oleh pembatasan Covid-19.
Protes yang lebih kecil juga muncul di Chinese University of Hong Kong, University of Hong Kong, dan Central selama dua hari terakhir. Para peserta termasuk mahasiswa dan penduduk China daratan serta penduduk setempat. Mereka mengangkat kertas putih dan meneriakkan slogan-slogan seperti “Tidak ada tes PCR selain kebebasan!” dan “Lawan kediktatoran, jangan jadi budak!”
Pertemuan itu adalah yang terbesar di Hong Kong dalam lebih dari satu tahun di bawah aturan yang diberlakukan Beijing untuk menghancurkan gerakan pro-demokrasi di wilayah semi-otonom yang memiliki sistem hukum terpisah dari daratan. Tang menuduh, beberapa anggota aktif dari aksi unjuk rasa yang meluas pada 2019 juga mengambil bagian dalam acara Hong Kong terbaru. Dia merujuk pada beberapa orang merencanakan protes baru-baru ini melalui platform media sosial termasuk beberapa situs "anti-China".
"Saya sebelumnya telah menyebutkan bahwa kita menghadapi risiko keamanan nasional. Beberapa orang tidak mau menyerah dan selalu ingin membahayakan keamanan nasional kita dan keamanan Hong Kong. Ini persis situasi yang saya bicarakan," kata Tang.
Tang mengatakan, kota harus waspada terhadap risiko ini jika warga tidak ingin kembali ke kondisi yang terjadi pada 2019. Protes pada 2019 dipicu oleh Rancangan Undang-Undang ekstradisi yang akan memungkinkan tersangka kriminal Hong Kong diekstradisi ke China daratan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
