REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS -- Wakil Presiden Komisi Eropa Vera Jourova melayangkan peringatan kepada Elon Musk soal penanganan konten propaganda di media sosial Twitter. Dia mengatakan, kegagalan dalam mengatasi konten palsu atau menyesatkan secara daring dapat menyebabkan penyalahgunaan Twitter yang sangat cepat.
Menurut Jourova, pengabaian konten propaganda di Twitter juga dapat menguntungkan Rusia yang kini berperang dengan Ukraina. Sebab Moskow menyebarluaskan propagandanya ke berbagai platform media sosial, tak terkecuali Twitter.
“Dengan tidak bertindak secara aktif melawan propaganda, yang berarti menghilangkan potongan-potongan propaganda, disinformasi, maka Anda (Elon Musk) mendukung perang secara aktif. Ini akan menjadi usaha atau petualangan yang sangat rumit dan mungkin berbahaya bagi Tuan Musk yang ingin dilihat sebagai seseorang yang membantu Ukraina,” kata Jourova saat diwawancara Bloomberg, Kamis (1/12/2022).
Jourova menyampaikan, Elon Musk pun berpotensi dijatuhi sanksi oleh Uni Eropa dalam kasus ini. “Jika jaringan mudah digunakan oleh propaganda Rusia, maka Anda sangat mungkin melanggar aturan sanksi karena Anda mungkin mendistribusikan konten yang dikembangkan oleh media yang terkena sanksi, seperti Russia Today dan Sputnik,” ucap Jourova.
Dia memperingatkan, Elon Musk tidak boleh meremehkan Uni Eropa dan sanksi berat yang pada akhirnya akan dihadapi Twitter jika gagal mematuhi aturan perhimpunan Benua Biru. Sejak mengakuisisi Twitter pada Oktober lalu, Elon Musk sudah melakukan perombakan struktural pegawai di perusahaan media sosial tersebut. Dia memecat sekitar separuh dari total staf di Twitter. Pegawai yang ditugaskan memerangi disinformasi di platform tersebut tak luput dari pemecatan.
Musk telah berjanji akan membawa kembali kebebasan berbicara di Twitter. Musk memiliki kepercayaan bahwa semua konten yang diizinkan undang-undang harus diberi ruang di Twitter. Pada Senin (28/11/2022) lalu, dia telah menggambarkan tindakannya sebagai "revolusi melawan sensor daring di Amerika".
Ikuti Whatsapp Channel Republika