REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Toko-toko di Iran menutup pintu di beberapa kota pada Senin (5/12/2022). Perputaran bisnis yang terhenti ini menyusul seruan untuk pemogokan nasional selama tiga hari dari pengunjuk rasa.
Dalam protes toko, akun Twitter dengan 380 ribu pengikut yang berfokus pada protes, 1500tasvir, membagikan video toko-toko yang tutup di area komersial seperti Bazaar Teheran, dan kota-kota besar lainnya seperti Karaj, Isfahan, Mashhad, Tabriz, dan Shiraz pada Senin. Tindakan ini mendapatkan tanggapan Kepala Kehakiman Iran Gholamhossein Mohseni Ejei yang menyatakan, perusuh mengancam pemilik toko untuk menutup bisnis.
Ejei menyatakan, pihak yang membuat bisnis terhenti akan segera ditangani oleh badan kehakiman dan keamanan. Dia menegaskan pengunjuk rasa yang dihukum mati akan segera dieksekusi.
Pengawal Revolusi mengeluarkan pernyataan yang memuji pengadilan dan menyerukan untuk dengan cepat serta tegas mengeluarkan keputusan terhadap terdakwa yang dituduh melakukan kejahatan terhadap keamanan bangsa dan Islam. Kantor berita semi-resmi pemerintah Tasnim menyatakan, pasukan keamanan tidak akan menunjukkan belas kasihan terhadap perusuh, preman, dan teroris.
Kantor berita semi-resmi Fars mengonfirmasi, toko perhiasan milik mantan pemain sepak bola Iran Ali Daei disegel pihak berwenang, menyusul keputusannya menutup selama tiga hari pemogokan umum. Saksi yang berbicara kepada Reuters mengatakan polisi anti huru hara dan milisi Basij dikerahkan secara besar-besaran di Teheran tengah.
Rekaman serupa oleh 1500tasvir dan akun aktivis lainnya dibagikan di toko-toko yang tutup di kota-kota kecil seperti Bojnourd, Kerman, Sabzevar, Ilam, Ardabil, dan Lahijan. Kelompok hak asasi Kurdi Iran Hengaw juga melaporkan, bahwa 19 kota telah bergabung dengan gerakan pemogokan di Iran barat, tempat sebagian besar penduduk Kurdi di negara itu tinggal.
Iran diguncang kerusuhan nasional setelah kematian perempuan Kurdi Iran Mahsa Amini pada 16 September dalam tahanan polisi. Demonstrasi yang berlarut-larut ini merupakan salah satu tantangan terkuat bagi Republik Islam sejak revolusi 1979.
Laporan Tasnim menyatakan, sebuah taman hiburan di pusat perbelanjaan Teheran ditutup oleh pengadilan karena operatornya tidak mengenakan jilbab dengan benar. Surat kabar Hammihan yang berhaluan reformis mengatakan, polisi moralitas telah meningkatkan kehadiran mereka di kota-kota di luar Teheran, di mana pasukan tersebut kurang aktif selama beberapa pekan terakhir.
Jaksa penuntut umum Iran pada pekan lau dikutip oleh Kantor Berita semi-resmi Iran Labour News mengatakan, polisi moral telah dibubarkan. Namun belum ada konfirmasi dari Kementerian Dalam Negeri dan media pemerintah mengatakan jaksa penuntut umum tidak bertanggung jawab untuk mengawasi pasukan tersebut.
Tapi, juru bicara kantor pusat Iran untuk Mempromosikan Kebajikan dan Mencegah Kejahatan yang mengawasi penerapan fatwa Ali Khanmohammadi mengatakan pada Senin, era polisi moralitas telah berakhir. Namun nantinya akan ada metode lain untuk menegakkan aturan berpakaian.
"Keputusan sedang dibuat untuk menghadapi pelanggaran hijab oleh sekelompok kecil perempuan... para pejabat tidak bisa tetap acuh tak acuh terhadap pelanggaran ini," kata Khanmohammadi.
Pekan lalu, Wakil Presiden untuk Urusan Perempuan Ensieh Khazali mengatakan, jilbab adalah bagian dari hukum umum Iran. Aturan ini dinilai menjamin gerakan sosial dan keamanan perempuan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika