REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN -- Anggota parlemen Jerman menyerukan peninjauan pengaturan keamanan di majelis rendah Bundestag. Peninjauan ini berlangsung setelah pihak berwenang menahan anggota kelompok sayap kanan yang diduga telah mempersiapkan kudeta dengan kekerasan.

Otoritas Jerman pada Kamis (8/12/2022) memerintahkan penahanan terhadap 23 orang untuk diinterogasi. Menurut jaksa penuntut Jerman, seorang mantan anggota parlemen dari sayap kanan Alternative For Germany (AfD) termasuk di antara mereka yang ditahan. Ketua komite parlemen yang mengawasi dinas intelijen dari Partai Hijau, Konstantin von Notz, mengatakan, pengaturan keamanan Bundestag tidak dibuat untuk musuh konstitusi yang akan terpilih menjadi anggota parlemen.

"Kita harus meningkatkan konsep perlindungan Bundestag tanpa menyabotase kehidupan sehari-hari anggota parlemen yang demokratis," kata von Notz kepada Redaktionsnetzwerk Deutschland.  

Anggota parlemen Sosial Demokrat Sebastian Hartmann mengatakan, Bundestag juga harus meninjau konsep keamanannya. "Secara pribadi, saya merasa aman, tetapi kepercayaan diri saya tidak terbatas," ujarnya.

Penyelidik mengatakan, sebagian besar kelompok yang merencanakan kudeta adalah anggota gerakan Reichsbuerger (Warga Negara Reich). Mereka berencana mengangkat aristokrat Heinrich XIII Prinz Reuss sebagai pemimpin negara baru. Pihak berwenang menemukan bukti bahwa, beberapa anggota berencana menyerbu parlemen Jerman dan merebutnya. 

Anggota Reichsbuerger tidak mengakui Jerman modern sebagai negara yang sah. Beberapa dari mereka mengabdi pada kekaisaran Jerman di bawah monarki.

Sementara beberapa lainnya menganut gagasan Nazi. Mereka percaya bahwa Jerman berada di bawah pendudukan militer.

"Untuk Bundestag, kami akan dengan hati-hati memeriksa tindakan keamanan mana yang perlu kami adaptasi," kata  Wakil Presiden Bundestag, Katrin Goering-Eckardt, kepada grup media Funke. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika