REPUBLIKA.CO.ID, TAIPEI -- Perdana Menteri Taiwan, Su Tseng-chang, pada Ahad (11/12/2022) menuduh China melanggar aturan perdagangan internasional setelah menghentikan lebih banyak impor Taiwan. Menurut Kementerian Keuangan Taiwan, otoritas bea cukai China secara mendadak menangguhkan impor minuman beralkohol tertentu pada (10/12/2022) Jumat.
Penangguhan itu dilaporkan terkait dengan peraturan yang diberlakukan Beijing pada 1 Januari, yang mewajibkan semua eksportir makanan dan minuman beralkohol untuk terdaftar di bea cukai China. Sementara beberapa perusahaan Taiwan masih dalam peninjauan. Perdana Menteri Su menuduh Beijing melanggar norma-norma Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dengan membuat peraturannya sendiri, dan mencampuri perdagangan melalui sarana administratif.
"China sangat keras terhadap Taiwan dan mendiskriminasi Taiwan. Mereka telah meminta Taiwan untuk melakukan ini dan melakukan itu," kata Su kepada wartawan pada Ahad (11/12), dilaporkan Al Arabiya.
Taiwan berencana untuk mengajukan banding ke WTO dan akan membantu bisnis yang terkena dampak. Langkah ini telah meningkatkan tekanan militer, diplomatik dan ekonomi di Taiwan sejak kemenangan Presiden Tsai Ing-wen dalam pemilu 2016. Sebelumnya China telah melarang impor produk lain dari Taiwan karena hubungan keduanya memburuk.
China memberlakukan larangan baru pada impor buah dan ikan tertentu sebagai pembalasan atas kunjungan Ketua House of Representatif Amerika Serikat, Nancy Pelosi ke Taipei pada Agustus lalu. Setahun sebelumnya, otoritas China hentikan impor nanas dari Taiwan. China mengeklaim telah menemukan hama dalam pengiriman, tepat saat panen tahunan sedang berlangsung.
Menurut Kantor Berita Pusat semi-resmi Taiwan, sebanyak 11 dari 28 produk bir dan penyulingan yang didaftarkan oleh eksportir Taiwan telah ditangguhkan mulai Jumat. Perusahaan yang terkena dampak termasuk Taiwan Tobacco & Liquor Corp yang dikelola negara.
Pengiriman 123 dari 354 item minuman lainnya juga telah dihentikan. Termasuk pengiriman dari raksasa makanan Taiwan, Uni-President Enterprises.
Ikuti Whatsapp Channel Republika